BPN Prabowo-Sandi Tuntut MK Berhentikan Semua Komisioner KPU, Arief Budiman Beri Tanggapan

Ketua KPU RI menilai jika tuntutan BPN Prabowo-Sandi untuk memberhentikan seluruh komisioner KPU sah-sah saja

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Ketua KPU RI, Arief Budiman, menanggapi gugatan BPN Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Arief Budiman memberikan tanggapan terkait gugatan BPN Prabowo-Sandi meminta Mahkamah Konstitusi memberhentikan seluruh komisioner KPU.

Tuntutan itu dimasukkan dalam laporan Sengketa Hasil Pilpres 2019 atau gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

• Bilang Awas Kiai PKI Lewat pada Cicit dari Guru Pendiri NU, Salim Ahmad Langsung Dihajar Banser

• Kapolda Jatim Imbau Warga Tidak Datang ke Jakarta, Minta Pantau Sidang Sengketa Pilpres 2019 di TV

Menurut Arief Budiman, tuntutan BPN Prabowo-Sandi tersebut sah-sah saja.

Namun, kata Arief Budiman, sebenarnya lembaga yang lebih tepat adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kan sudah ada lembaga yang memproses soal itu," ucap Arief Budiman, Kamis (13/6/2019).

"Silakan diadukan kalau soal kinerja kita baik atau tidak melanggar etik atau tidak, itu ranahnya DKPP," sambung dia.

• Advokat di Surabaya ini Dilaporkan Perkosa Staf Cewek Usai Mandi, Juga Mengancam Bunuh Pakai Pistol

• Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019, Polda Jatim Siagakan Ribuan Personel di Jawa Timur

Sedangkan laporan yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi, Arief Budiman menuturkan, adalah lebih ke hasil Pemilu 2019.

"Kalau di MK mempersoalkan apakah hasil Pemilu 2019 yang yang ditetapkan KPU sudah benar atau tidak," lanjutnya.

Namun begitu, Arief Budiman mengaku, tetap menghormati tuntutan BPN Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi tersebut.

• Dua Pemuda Menghunuskan Parang di Acara Pertunangan dan Membuat Ricuh, Masalah Keluarga Jadi Dugaan

• MUI Bojonegoro Tolak Aksi Kerusuhan Sengketa Pilpres 2019, Minta Masyarakat Tak Terpancing Provokasi