Pengerjaan Sejumlah Proyek Penting di Sampang Tak Sesuai Target, DPRD Kritik Keras Dinas PUPR

Laporan wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - DPRD Kabupaten Sampang mengkritisi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sampang, terkait pengerjaan proyek peningkatan jalan yang dinilai tidak sesuai target.

Anggota DPRD Sampang Agus Husnul mengatakan, ada tujuh paket kegiatan peningkatan jalan yang di lakukan oleh Dinas PUPR Sampang. Dari jumlah tiga proyek tersebut, tiga kegiatan ternyata pengerjaannya tidak sesuai target.

Yakni, proyek peningkatan Jalan Tambelengan Banyuates Sampang, Jalan Palenggien Karang Gayam, dan Jalan Benjer Helah Tambaan. Pengerjaan ketiga proyek ini baru sekitar 70 persen.

"Padahal tiga kegiatan tersebut sudah melewati batas kontrak, yakni pada tanggal 12 Desember 2018 lalu," ujarnya, kepada Tribunmadura.com, Kamis (20/12/2018).

Akibatnya, pihak yang mengerjakan proyek, kata Agus Husnul, harus dikenai denda perharinya per-1000. "Dendanya ya dimulai per tanggal 13 Desember," tegasnya.

pihaknya, akan minta laporan kepada Dinas PUPR Sampang terkait kegiatan dan proyek yang tidak diselesaikan. Karena pada 28 Desember 2018 nanti, akan ada pemutusan kontrak, jika proyeknya tidak kunung selesai.

"Jalan pemutusan kontrak diambil, karena kontraktor maupun rekanan tak bisa menyelesaikan pekerjaannya," tandas Agus Husnul.

Selain itu, perusahaan yang wan prestasi, baik PT maupun CV tersebut juga akan di blacklist selama dua tahun tidak boleh mengikuti pelelangan proyek di Kabupaten Sampang.

"Ini sebagai shock terapi bagi temen-teman rekanan agar tidak mengejar proyek saja, sekaligus bentuk pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan" tegasnya.

Tak hanya kegiatan pengembangan jalan, target pengerjaan yang meleset juga terjadi pada dua paket proyek jembatan, yaitu Jembatan Pelanggeren Temor dan Jembatan Majengan.

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi ke Dinas PUPR Sampang masih coba dilakukan.