Breaking News:

Berita Gresik

Yayasan Ecoton Resmi Gugat Pemerintah Pusat Terkait Matinya Ikan di Sungai Brantas

Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton menggugat pemerintah pusat.

Penulis: Soegiyono | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
SURYA/SUGIYONO
Tim Yayasan Ecoton menunjukkan foto-foto temuan dugaan pelanggaran di Kali Brantas wilayah Gresik, Jumat (4/1/2019). 

TRIBUNMADURA.COM, GRESIK – Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton menggugat pemerintah pusat.

Gugatan itu dilayangkan lantaran pemerintah dinilai telah membiarkan adanya pembuangan limbah di Sungai Brantas yang mengakibatkan ikan mati setiap tahun.

Ecoton resmi menggugat pemerintah pusat, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Gubernur Jawa Timur.

Penerimaan Bea Cukai Kabupaten Gresik Lampaui Target APBN 2018, Komoditi Ini Penyumbang Terbanyak

Yayasan Ecoton menggugat pemerintah nomor perkara 08/Pdt G/2019/PN Sby melalui pengadilan negeri Surabaya ini dikarenakan dalam kurun waktu 3 tahun terkahir yaitu 2015-2018, banyak ikan mati massal di Kali Brantas berulang kali. 

"Dalam 10 tahun terakhir tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintah untuk investigasi sumber pencemaran hingga menyebabkan ikan mati," kata tim Yayasan Ecoton, Rulli Mustika Adya, yang mengirimkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (4/1/2019).

"Apakah dari limbah cair industri sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Brantas atau limbah domestik atau dari sumber-sumber pencemaran yang lain," sambung dia.

Polres Bojonegoro Siap Tilang Kendaraan Truk dengan Muatan Melebihi Kapasitas yang Melintas

Menurut Rulli, ketiga instansi pemerintah tersebut paling berwenang terkait perlindungan, pengelolaan dan pelestarian sungai, khususnya yang menyangkut pencemaran dan kualitas air.

"Sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, secara jelas mengatur setiap tanggung jawab mutlak yang harus dilaksanakan oleh instansi-instansi tersebut," katanya.

Oleh Karena itu, Rulli menegaskan, dengan pembiaran yang dilakukan oleh tiga instansi pemerintah itu, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Kapolres Pamekasan Beri Santunan Program BUS untuk Nenek Sebatang Kara di Desa Tobungan 

"Maka, dengan ini kami menuntut kepada para calon tergugat untuk memberikan hukuman terhadap industri yang diduga sebagai pelaku pembunuhan ikan massal di Kali Brantas," imbuhnya.

Selain itu, membentuk dan melaksanakan patroli di Sungai Brantas yang melibatkan seluruh pihak yang berkontribusi dan bertanggungjawab terhadap lestarinya sungai Kali Brantas yang merupakan sungai strategis nasional.

"Pihak tergugat juga meminta maaf kepada Kali Brantas karena telah gagal memberikan pengawasan dan penanganan melalui media cetak dan online serta elektronik nasional sedikitnya lima media," imbuhnya.

Pemindahan Pasar Hewan ke Desa Aeng Sareh Sampang Dinilai Mampu Bangkitkan Ekonomi Warga Setempat

Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved