Tak Mau Kalah, Para Penyandang Disabilitas di Jombang Ikut Rekrutmen Relawan Demokrasi di Jombang

TRIBUNMADURA.COM, JOMBANG - Sebanyak 128 calon relawan demokrasi mengikuti tahapan rekrutmen yang digelar KPU Kabupaten Jombang selama tiga hari, Senin-Rabu (14-16/1). Selasa (15/1/2019) merupakan tahap wawancara.

Dari jumlah 128 orang pelamar tersebut, 4 orang merupakan calon relawan demokrasi yang mengambil segmentasi untuk sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas. Calon relawan demokrasi itu sendiri juga penyandang disabilitas atau difabel.

Komisioner KPU Kabupaten Jombang Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) M Fatoni mengatakan, sebenarnya pelamar sebanyak 133 orang. Namun lima orang ditolak karena tidak memenuhi syarat.

"Ada yang karena KTP luar kota, tidak masuk Daftar Pemilh Tetap, dan pilihan tidak sesuai sekmentasi," kata M Fatoni, di sela wawancara calon relawan.

Menurut M Fatoni, tugas relawan, setelah diterima, tidak hanya menekan jumlah golongan putih alias tidak mkencoblos, melainkan juga memberikan pendidikan politik kepada sekmentasi yang mereka pilih," kata Fatoni.

Dijelaskan, relawan demokrasi yang terpilih dalam seleksi, akan bertugas selama tiga bulan, sejak Januari ini. Mereka memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada 11 kelompok masyarakat.

Yaitu kelompok warga internet, komunitas disabilitas, kelompok marjinal, kelompok agama, keluarga, berkebutuhan khusus, pemilih pemula, pemilih muda dan kelompok pemilih perempuan.

"Nanti yang dipilih 55 orang, termasuk yang disabilitas. Mereka diharapkan melakukan sosialisadi ke segmen peyandang disabilitas. Nanti khusus kaum difabel ini kita campur dengan segmen lain," ujar Fatoni.

Tahapan seleksi sendiri, menurut Fatoni sangat sederhana. Mulai dari wawancara tatap muka dengan komisioner KPU (waktu maksimal 10 menit). Kemudian peserta mengikuti simulasi diskusi.

"Untuk mengetahui bagaimana cara bicara, bersikap, berfikir dan mengelola emosi dalam kelompoknya. Kami ingin tahu itu semua. Jangan sampai mampu berbicara tapi tidak menguasai audiens, atau tidak bisa mengendalikan emosi," papar M Fatoni.

Setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan para relawan, nantinya juga akan ada laporan pertanggungjawaban.

Mengenai besaran honorarium, menurut Fatoni, relawan demokrasi nanti mendapat honorarium per bulan Rp 750.000.

"Mereka akan mulai bekerja setelah pengumuman hasil seleksi 17 Januari nanti," pungkasnya. (Sutono)