DPRD Jatim Pertanyakan Realisasi Tunjangan Untuk 21.754 GTT/PTT Rp 228 Miliar yang Sudah Dianggarkan

Tak hanya itu, sikap Disdik Jatim juga berpotensi menciptakan disharmoni dengan mitra kerja (komisi E).

"Seharusnya, ada keberpihakan sebuah kesepakatan yang sudah menjadi kesepakatan bersama sebagaimana mekanisme penganggaran di pemprov Jatim," katanya.

Pihaknya berharap bahwa program ini menjadi salah satu upaya dalam menuntaskan permasalahan kesejahteraan GTT/ PTT.

• Garuda Indonesia Hentikan Penerbangan Rute Surabaya-Jember, Rombongan Menteri Sosial Jadi Korban

"Semoga menjadi spirit bagi bapak/ibu guru GTT/PTT meskipun belum sepenuhnya memenuhi keinginan GTT/PTT. Sebab kami tahu, mereka memberikan pengabdian yang luar biasa demi kelangsungan membantu penyelenggaraan pendidikan," sergah Suli Daim.

"Karenanya, komisi E meminta agar diknas mengembalikan bantuan dana kesejahteraan yaitu Tambahan Penghasilan (Tamsil) bukan sebagai honorarium, sebagaimana keputusan Raker bersama komisi E," imbuhnya.

Suli Daim menambahkan, bahwa rapat kerja antara DPRD dan Diknas Jatim tersebut dipimpin oleh Suli Daim, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim di ruang Bamus DPRD Jatim.

Pada kesempatan itu hadir juga Saiful Rachman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Ramliyanto, Sekretaris Dinas Pendidikan, Ety, Kabid SMA, serta jajaran Kepala Diknas dan Kepala Cabang Diknas se Jatim.

• Dilaporkan Kampanye di Tempat Ibadah, Caleg Partai Nasdem ini Siap Disumpah Pakai Quran & Digantung

Data Anggaran Penghasilan Tambahan (Tamsil) Bagi GTT/PTT di Jatim tahun 2019:

Alokasi Anggaran: Rp228 miliar
Jumlah GTT: 11.962 orang
Jumlah PTT: 9.792 orang.
Total GTT/PTT: 21.754 orang GTT/PTT
Tiap orang: Rp750 ribu tiap bulan
Masa pembayaran: 14 Bulan (12 bulan awal, tunjangan ke 13 untuk lebaran, gaji ke 14 untuk tahun ajaran baru)