Berita Pendidikan
Tarik Dosen Diaspora di Luar Negeri Balik Indonesia Jadi ASN, Ini yang Akan Dilakukan Menristekdikti
Ingin Tarik Dosen Diaspora di Luar Negeri Kembali ke Indonesia dan Jadi ASN, Ini yang Akan Dilakukan Menristekdikti.
Penulis: Nur Ika Anisa | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya mendorong dosen diaspora menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Nasir, pengajuan Diaspora yang berada di luar negeri bisa menjadi ASN telah diajukannya ke Kemenpan-RB.
"Kami dorong Diaspora yang di luar negeri kembali ke Indonesia bisa menjadi PNS. Kami telah ajukan ke Kemenpan-RB," ujarnya, Senin (12/3/2019).
Saat ini, ada sekitar 5 ribu Diaspora yang merata di tersebar di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Jerman, sejumlah negara lainnya.
Mereka dinilai memiliki potensi sangat besar dari berbagai riset dan inovasi.
"Ajakan kepada dosen diaspora ini karena mereka yang usianya sudah di atas 35 tahun, tapi sudah memiliki riset dan inovasi bagus mengangkat perguruan tinggi negeri di Indonesia," beber Mohammad Nasir.
"Kalau bisa membantu Indonesia akan luar biasa. Saya pernah ketemu di Stanford University dia punya inovasi di bidang elektronik, mekatronika emgineering. Saat ini dimanfaatkan AS, padahal orang Indonesia. Ada yang ahli microchip," imbuhnya.
Namun, membuat dosen diaspora kembali ke Indonesia menurutnya tidak mudah.
Mohammad Nasir mengatakan harus ada perbaikan regulasi dan penyediaan dana yang cukup.
"Presiden menganggarkan pengembangan SDM lebih besar, harapannya dilipatkan anggaran itu akan menarik diaspora kembali ke Indonesia," katanya.
Nantinya, dosen diaspora akan ditempatkan di kampus Indonesia yang berkalaborasi dengan kampus asing dengan pendanaan bersama antara pemerintah dan perguruan tinggi.
Sepanjang tahun 2017-2018, sebanyak 250 dosen diaspora yang datang ke Indonesia.
"Kita butuh anggaran besar, karena mereka akan membandingkan pendatang di luar negeri dan Indonesia," pungkas Menristekdikti Mohammad Nasir.