Ahmad Dhani Beri Pesan untuk BPN Agar Rakyat Alam Semesta Mengawal, Sang Istri Lebih Memilih Bungkam

Koalisi Adil Makmur Masih Solid

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Haryo menampik kabar bahwa Partai Demokrat keluar dari Koalisi Adil Makmur.

"Ndak lah (tidak keluar), kami dari BPN yang terpenting itu persatuan dan kesatuan menuju kemenangan. Jangan sampai kita diadu domba," kata Bambang, Minggu (21/4/2019).

Isu pecahnya koalisi Adil Makmur mencuat setelah surat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menginstruksikan anggota serta pengurus partai untuk tidak terlibat dalam kegiatan bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang.

• Geruduk Kantor Bawaslu, Sejumlah Partai di Surabaya Minta Perhitungan Suara Pemilu 2019 Diulang

Ditambah pernyataan anggota dewan pengarah BPN Amien Rais menyindir tokoh yang tiba-tiba saja meragu terhadap hasil Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.

Amien menyebut sosok seperti itu tidak layak diikuti.

Bambang Haryo sendiri menilai tidak ada pernyataan SBY yang menyatakan keluar BPN.

Dari surat yang dikeluarkan kepada pengurus partai tidak ada secara jelas ihwal mundur.

"Kami masih tetap kompak kuat saling mendukung," tegasnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menyebut, apa yang dikatakan SBY adalah suatu yang logis.

"Ditengah situasi politik yang sedang memanas mungkin yang dimaksud Presiden RI ke 6 itu hanya tidak ingin ada deklarasi kemenangan terlebih dahulu, pungkasnya.

SBY menarik anggota dari BPN

Dilansir dari TribunJateng.com yang dikutip oleh TribunMadura.com, Presiden ke-6 yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY membaca situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan.

Tak hanya itu, dia melihat situasi bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan.

• Bahas People Power dari Amien Rais, La Nyalla Instruksikan Pemuda Pancasila Hadang Ancaman itu

Oleh karena itu, dia menginstruksikan pengurus dan kader partainya untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang serta bertentangan dengan kebijakan pimpinan Demokrat.