Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara, Ini Reaksi Kritis KPU TKN: Harusnya Prabowo Malu Pada Rakyat

Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara, Ini Reaksi Kritis KPU, TKN: Harusnya Prabowo Malu Pada Rakyat

TRIBUNMADURA.COM, JAKARTA – Capres Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil penghitungan suara curang Pemilu 2019 / Pilpres 2019.

Hal itu ditegaskan oleh Prabowo Subianto yang maju Pilpres 2019 berpasangan dengan Cawapres Sandiaga Uno tersebut, Selasa, (14/5/2019) di hadapan para tokoh dan ratusan pendukungnya, di di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Momentum yang digunakan Prabowo Subianto untuk menolak tegas hasil penghitungan suara curang Pemilu 2019 / Pilpres 2019 adalah, ketika Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menggelar pemaparan kecurangan Pemilu 2019.

Selain dihadiri langsung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selaku pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, sejumlah elit BPN juga tampak hadir. Seperti Ketua BPN Djoko Santoso, dan Dewan Pengarah BPN Amien Rais.

• Inilah 7 Fakta Penting Ananda Hafid, Anak Yatim Peraih Nilai 100 Semua Mata Pelajaran Ujian Nasional

• Marak Isu People Power, Kapolres Sumenep Madura Himbau Warga Agar Tak Datang ke Jakarta pada 22 Mei

Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menegaskan menolak hasil penghitungan suara curang Pemilu 2019.

"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto, di depan ratusan pendukungnya.

Prabowo Subianto mengatakan masa depan bangsa berada di pundak KPU.

Masa depan bangsa bergantung apakah KPU akan membiarkan terjadinya kecurangan Pemilu atau mengehntikannya. 

"Kalau kau memilih ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat indonesia," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi.

Menurutnya, mandat rakyat telah diberikan kepadanya bersama Sandiaga Uno.

"Setelah kita memperhatikan dengan seksama, mendengar, dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kita telah memenangkan mandat dari rakyat," pungkasnya.

• Prabowo-Sandi Menang Telak, 5 Ribu Warga Pamekasan Madura Syukuran dan Ikrar: Siap Lawan Kecurangan

• Marak Beredar Pesan WhatApps (WA) Ormas Islam Gelar Aksi di Surabaya, FPI: Aksi Protes Pemilu Curang

• Isu People Power Gagasan Amien Rais Mulai Berkembang, Tokoh Sampang Minta Warga Tak Terprovokasi

Tanggapan KPU

Komisi Pemiliham Umum (KPU) RI membantah tudingan banyaknya salah input data yang terjadi dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatan, yang mana tak dilakukan perbaikan.

Komisioner KPU Hasyim Asyari, mengatakan justru KPU meminta pihak yang menuding tersebut untuk membuktikan secara jelas, dan seperti apa hasil input data yang salah.

"Jadi kalau ada yang ngomong "suara kami segini, kenapa suara kami segini?" Itu kan mendalilkan. Kalau mendalilkan harus membuktikan," katanya Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2019).

Menurut Hasyim Asyari, tudingan-tudingan itu sudah terklarifikasi atau diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi suara di setiap tingkatan. 

"Ya kan sudah terklarifikasi. Kalau gara-gara ada dugaan itu kan terklarifikasi di tingkat-tingkat itu. Kalau kecamatan, ada yang tidak puas, bisa diklarifikasi di tingkat kabupaten. Ya bukan diabaikan. Datanya aja kita cocokkan. Kemarin seperti di rekap Kalimantan Timur, Maluku Utara, kita juga cocok-cocok kan (di rekap tingkat nasional)," kata Hasyim. 

Hasyim kemudian menegaskan kepada BPN untuk membuktikan kesalahan input data perolehan suara dengan menggunakan dalil yang kuat.

Jika tidak dapat dibuktikan, maka tudingan itu adalah tidak benar. 

"Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini, Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan kan, dalilnya gugur," imbuhnya

Sementara itu, komisioner KPU RI Ilham Saputra mempersilakan seluruh peserta Pemilu termasuk BPN untuk menyampaikan dugaan kecurangan Pemilu.

Namun, yang perlu diingat, mereka juga harus menggunakan prosedur hukum. 

Dengan cara melaporkan dan membuktikannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Itu haknya untuk menyampaikan. Tapi, kemudian silakan dibuktikan dan dilaporkan ke Bawaslu. Gunakan prosedur hukum yang berlaku," kata Ilham di Kantor KPU RI.

BPN juga mengundang KPU untuk hadir dalam acara tersebut.

• Sehari Setelah Tol Malang-Pandaan Resmi Operasi, Kecelakaan Langsung Terjadi, Mobil Subaru Ringsek

• Cocok dengan Nomor Urut Partai, Demokrat Dapat 14 Kursi di DPRD Jatim dan Tidak Naik Kelas

• Kubu Prabowo Minta Jokowi Maafkan Pelaku Video Viral Penggal Kepala Jokowi, Begini Reaksi Presiden

Ilham tidak mengonfirmasi apakah KPU akan menghadiri undangan, tapi jelas lembaga penyelenggara pemilu ini tengah disibukkan pada kegiatan rekapitulasi suara nasional yang ditargetkan selesai pada 22 Mei mendatang.

Dalam acara pemaparan fakta-fakta kecurangan Pemilu yang digagas BPN sore nanti, mereka disebut turut mengundang pihak penyelenggara Pemilu dan duta besar negara sahabat.

Baca: Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU, TKN: Seharusnya Prabowo Malu Kepada Rakyat

Namun Ilham mengaku pihaknya tak punya waktu leluasa untuk hadir dalam acara tersebut. Lantaran mereka masih disibukkan dengan rapat pleno rekapitulasi sejak Jumat (10/5) kemarin, hingga tanggal 22 Mei mendatang.

"Kita sibuk rekapitulasi," kata dia singkat.

Reaksi TKN Jokowi-Maruf

Di kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi dan Maruf Amin kemudian memberikan tanggapan atas sikap dari BPN Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding merespon rencana kubu 02 Prabowo-Sandiaga yang akan merilis dugaan kecurangan Pilpres 2019.

Menurut Karding, kubu Prabowo-Sandiaga lebih baik melalui mekanisme pelaporan kecurangan ke penyelengara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Pada prinsipnya mengungkap dugaan kecurangan itu boleh-boleh dan sah saja justru yang diharapkan oleh semua pihak adalah kita bicara kecurangan harus dilengkapi data dan fakta. Setelah itu lalu silakan ke penyelenggara pemilu kalau terkait dengan kecurangan harusnya ke bawaslu kalau terkiat dengan penyelenggara pemilu ke DKPP kalau terkait dengan hasil pemilu ke MK," kata Karding saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun menyarakan agar kubu 02 tak berteriak soal kecurangan tanpa memiliki data dan fakta.

Sebab, jika hal itu dilakukan tanpa bukti sama dengan mencederai penyelenggara Pemilu.

"Tidak baik bagi bangsa kita, tidak baik bagi penyelenggara pemilu kita, tidak baik tradisi hukum kita, tidak baik bagi pendidikan politik kita dan kenyaman serta kenyamanan masyarakat," ucap Karding.

Untuk itu, TKN mendorong BPN Prabowo-Sandiaga, jika ada dugaan kecurangan agar menjabarkan data secara transparan tanpa manipulasi.

Lalu, melanjutkan ke Bawaslu.

"Kami hargai setelah itu silakan dilaporkan ke Bawaslu jangan data kecurangan yang dimilikinya itu diolah dikapitalisasi sedemikian rupa di publik tidak disampaikan ke Bawaslu," imbuh Karding.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate menanggapi rencana BPN akan memaparkan fakta-fakta terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019. 

"Rakyat pun bertanya-tanya, tak melaporkan ke Bawaslu ada apa ya?" ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf ini, kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).

Langkah BPN Prabowo-Sandiaga ini, menurut dia, malah makin menunjukkan hal yang ganjil, bicara tentang kecurangan tanpa melaporkannya ke Bawaslu.

Anggota DPR RI ini menegaskan, ruang besar disiapkan negara terhadap dugaan kecurangan pemilu, yakni melaporkannya ke Bawaslu.

"Mengapa tidak disampaikan langsung ke Bawaslu, ini sesuai amanat UU Nomor7 tahun 2017," tegas Johnny G Plate.

Kemudian menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan Prabowo Subianto kembali mengulangi sikapnya seperti dalam Pilpres 2014 yang lalu. 

Kata Ace, Prabowo Subianto juga pernah tidak menerima hasil perhitungan KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 lalu. 

"Hal yang sama juga dilakukan dalam Pilpres 2019 ini dimana Prabowo juga menolak hasil rekapitulasi suara yang nanti akan resmi diumumkan KPU pada tanggal 22 Mei 2019," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com (Grup Tribunmadura.com), Selasa (14/5/2019).

Anggota DPR RI ini menegaskan, sikap Prabowo Subianto ini merupakan pembelajaran yang buruk dalam kehidupan demokrasi.

Karena dia menjelaskan, dalam demokrasi itu, ada prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, yakni harus siap menang dan harus siap kalah.

Itu prinsip dasar dalam kontestasi berdemokrasi. 

Rakyat sendiri, dia tegaskan, memiliki kesadaran yang tinggi atas prinsip berdemokrasi ini. 

"Justru elit-elitnya yang tidak siap berdemokrasi," jelasnya.

Untuk itu menurut dia, elite politik harus menghormati pilihan rakyat. Yakni telah memberikan amanah kepada Jokowi-KH Maruf Amin. 

"Seharusnya Prabowo-Sandiaga malu kepada rakyat. Dalam sebuah survei dinyatakan bahwa 92,5% rakyat Indonesia menerima siapapun yang terpilih Presidennya," tegasnya. (Tribunnews.com/Taufik Ismail/Srihandriatmo Malau/Fransiskus Adhiyudha/Reza Deni)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sikap Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Curang, Reaksi KPU Hingga Tanggapan TKN Jokowi-Maruf