PMII Tuban Gelar Aksi Dukungan untuk KPU di Hari Kebangkitan Nasional dan Tolak Aksi People Power
Aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut untuk memberikan dukungan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu, yang dianggap curang kelompok tertentu
Penulis: Mohammad Sudarsono | Editor: Aqwamit Torik
lihat foto
PMII Tuban Gelar Aksi Dukungan untuk KPU di Hari Kebangkitan Nasional dan Tolak People Power
TRIBUNMADURA.COM, TUBAN - Momen hari kebangkitan nasional (Harkitnas) disambut oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban dengan menggelar aksi di depan KPU Tuban, Senin (20/5/2019).
Aksi yang dilakukan mahasiswa tersebut untuk memberikan dukungan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu, yang dianggap curang oleh kelompok tertentu.
Selain itu puluhan mahasiswa juga menyerukan untuk menolak gerakan people power yang terus dihembuskan, menjelang penetapan penghitungan suara tingkat nasional oleh KPU 22 Mei mendatang.
"Kita memberikan dukungan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu, meski diterpa isu-isu miring," Kata Ketua PC PMII Tuban, Mustafatul Adib kepada wartawan usai aksi.
• Polisi Gelar Sweeping Massa ke Jakarta, Rombongan Sayyid Muhammad Al Maliki Sempat Diberhentikan
• Gelombang Penolakan People Power Bermunculan, Pemuda Pancasila Ikut Menolak dan Ajak Warga Bersatu
• Tanggapi Hasil Pemilu 2019, 2500 Massa Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin Sudah Berangkat ke Jakarta
Dia menjelaskan, apabila ada pihak yang tidak puas dengan perolehan hasil pemilu maka ada mekanismenya yang harus dilalui, bukan dengan cara people power.
Ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang menyelesaikan apabila ada sengketa pemilu.
Bahkan juga ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga memeiliki kewenangan untuk memutuskan perkara pemilu.
"Permasalahan pemilu harus diselesaikan dengan cara konstitusional, ada DKPP maupun MK. Bukan dengan people power yang inkonstitusional," Terangnya.
Dia menambahkan, gerakan people power sangat rentan menjadikan perpecahan bagi anak bangsa itu sendiri.
Sebab, gesekan yang ditimbulkan mulai dari akar rumput dan berpotensi semakin membesar.
Oleh karena itu, PMII mendorong apapun permasalahan dalam pemilu agar diselesaikan secara konstitusional.
"People power bisa memecah belah bangsa, kita tidak ingin itu terjadi meski sebagian kelompok menginginkan Rabu mendatang. Selesaikan secara konstitusional, itu yang benar," pungkasnya. (Mochammad Sudarsono)
