Jika Kepala Bappeko Eri Cahyadi Ikuti Jejak Risma, Berat Bagi PDIP Mengusungnya di Pilkada Surabaya

Serta hal ini juga terjadi di beberapa daerah lain.

"Maka ada keputusan untuk memprioritaskan calon internal atau kader dalam Pilkada serentak 2020 mendatang," tegasnya.

"Nah kalau Surabaya ini belum, belum. Kita lihat nanti siapa yang akan diusulkan dari internal dan perkembangannya," tegas Bambang DH.

Saat ini, ia menginstruksikan untuk dilakukan penjaringan di setiap daerah yang akan melangsungkan Pilkada.

PDIP telah memiliki mekanisme dalam pelaksanaan pilkada.

Yaitu, setahun sebelum pelaksanaan pemilu, struktur organisasi harus memulai penjaringan.

"Artinya, kalau Pilkada 2020 dilaksanakan pada September, mestinya September tahun ini juga bisa mulai penjaringan," kata mantan Wali Kota Surabaya dua peirode ini, menambahkan.

Penjaringan juga termasuk penelitian pada syarat-syarat yang sifatnya administratif.

Misalnya, penelitian ijazah yang seharusnya tak diverifikasi di DPP, harus sudah dirampungkan di daerah.

PDIP Sindir Keras Risma

Sebelumnya, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC PDIP Surabaya, Sukadar menghimbau agar semua elemen dan kader PDIP menjalin komunikasi yang baik menjelang Pilkada Surabaya 2020.

Termasuk siapa-siapa saja calon dan tokoh yang berpotensi untuk didorong dan dimunculkan menjadi calon wali kota (Cawali) di Pilkada Surabaya yang digelar tahun depan.

"Kami akan mengakomodir suara dari seluruh pengurus anak cabang (PAC) untuk kita jadikan pertimbangan dalam menentukan calon," kata Sukadar, Jumat (14/6/2019).

Sukadar enggan menanggapi potensi PDIP mengusung sosok alternatif dari luar partai, seperti pada Pilkada Surabaya 2010 dan Pilkada Surabaya 2015, dimana PDIP mengusung Tri Rismaharini (Risma).

Menurut Sukadar, walaupun Risma diketahui merupakan sosok yang sukses sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode, namun komunikasi Risma dengan PDIP tidak terjalin intensif, alias cukup buruk.