Korupsi YKP

Petinggi DPP PDIP Diperiksa Kejati Jatim Soal Megakorupsi Triliunan YKP, Bambang DH: Beneran ta Iki

Ketua PDIP Bidang Bappilu alias Petinggi PDIP Diperiksa Kejati Jatim Soal Megakorupsi Triliunan YKP, Bambang DH: Beneran ta Iki.

Petinggi DPP PDIP Diperiksa Kejati Jatim Soal Megakorupsi Triliunan YKP, Bambang DH: Beneran ta Iki
TRIBUNMADURA.COM/SYAMSUL ARIFIN
Petinggi PDIP Bambang DH yang juga mantan Wali Kota Surabaya dua periode, setelah diperiksa di Kejati Jatim perihal penyidikan kasus dugaan megkorupsi triliunan di YKP dan PT YEKAPE, Selasa, (25/6/2019). 

Petinggi DPP PDIP Diperiksa Kejati Jatim Soal Megakorupsi Triliunan YKP, Bambang DH: Beneran ta Iki

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu), Bambang DH memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim untuk memberikan keterangan atas kasus dugaan megakorupsi triliunan di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE, Selasa (25/6/2019).

Panggilan Bambang DH, salah satu petinggi PDIP merupakan lanjutan proses penyidikan kasus dugaan megakorupsi triliunan di YKP dan PT YEKAPE, terkait statusnya sebagai mantan Wali Kota Surabaya dua periode.

Bambang DH datang tepat waktu pada pukul 08.40 WIB. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung.

"Tadi sudah datang lebih awal dari perkiraan pukul 09.00 WIB," terangnya, Selasa, (25/6/2019).

Pantauan di lapangan, ketika Bambang DH menyerahkan handphone di Lobby Kejati Jatim, dia sempat berseloroh.

"Jadi beneran ta iki Rek??," ujarnya, kepada awakmedia sembari tertawa.

Politisi PDIP yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Jatim tersebut masih diperiksa oleh penyidik terhitung lima jam setelah dirinya masuk ke ruangan di kantor Kejati Jatim, di Jalan A Yani, Surabaya.

Penuhi Panggilan Kejati Jatim, Wali Kota Risma Diperiksa Terkait Dugaan Megakorupsi Triliunan di YKP

BREAKING NEWS - KO Karena Kelelahan, Wali Kota Surabaya Tri Rismahari (Risma) Dirawat di Rumah Sakit

Ketua DPRD Surabaya Armuji Diperiksa Terkait Korupsi Triliunan YKP, Risma Nyusul Usai Antar Jokowi

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Surabaya dan Walikota Tri Rismaharini telah diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi YKP dan PT. YEKAPE.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan menyebut dalam minggu ini akan ada delapan orang yang dipanggil. Selain Bambang DH, ada ajudan Bambang DH hingga pihak YKP.

Didik menambahkan keterangan Bambang DH ini penting karena merupakan walikota pengganti Pak Sunarta yang digadang mengetahui aliran dana YKP.

"Beliau sebagai wali kota dulu pengganti dari Pak Sunarto minimal pasti banyak pengetahuannya tentang kasus ini," kata Didik.

Sebelumnya, kasus korupsi YKP dan PT YEKAPE pernah beberapa kali mencuat. Di tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak.

Berdasarkan dokumen, menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP merupakan milik Pemkot, terbukti sejak berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali kota Surabaya. Hingga tahun 1999, YKP dijabat Walikota Sunarto.

PDIP Beri Sindiran Keras ke Risma Jelang Pilkada Surabaya 2020, Hal Prinsip Ini yang Jadi Pemicunya

Praktik Aborsi Ilegal Lintas Kota Bermodus Nomaden Dibongkar Polda Jatim, 7 Pelaku Ikut Ditangkap

Mau Menikah, Pemuda ini Cekik Kekasih Hingga Tewas Karena Sering Dibanding-bandingkan Dengan Mantan

Gubernur Jatim Khofifah Mantu, Wapres Jusuf Kalla dan Gus Sholah Bakal Jadi Saksi Nikah

Penulis: Syamsul Arifin
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved