Berita Gresik

Kantor Kejari Gresik Digeruduk Massa, Didesak Usut Tuntas Kasus Korupsi yang Diduga Jerat Pejabat

LSM di Kabupaten Gresik menuntut Kejaksaan Negeri Gresik untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi para pejabat Pemkab Gresik.

Penulis: Soegiyono | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/SUGIONO
LSM Forkot unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri Gresik untuk mengusut tuntas para koruptor yang terjerat koruptor, Rabu (3/7/2019). 

LSM di Kabupaten Gresik menuntut Kejaksaan Negeri Gresik untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi para pejabat Pemkab Gresik

TRIBUNMADURA.COM, GRESIK - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Gresik unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Gresik.

Unjuk rasa tersebut untuk mendorong Kejaksaan Negeri Gresik menjerat para pejabat Pemkab Gresik yang diduga menerima dana aliran hasil korupsi.

Massa yang tergabung dalam LSM Forum Kota ini menyoroti kinerja Kejaksaan Negeri Gresik yang diduga tidak serius dalam menuntaskan kasus korupsi.

Pamit Pergi Pijat, Wanita ini Ditemukan Tewas Terperosok ke Sungai Bersama Sepeda Motornya

Dengan membentangkan spanduk, poster, dan teaterikal, massa berorasi di halaman kantor Kejaksaan Negeri Gresik yang dijaga ketat aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP Gresik.

Kasus korupsi yang menjadi sorotan publik yaitu kasus korupsi di Dinas Kesehatan Gresik, Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik.

Dari kasus-kasus korupsi di instansi Pemkab Gresik, para saksi telah menyebutkan aliran dana, seperti di Dinas Kesehatan Gresik dari hasil korupsi dana kapitasi oleh terpidana dr Nurul Dholam.

Dalam kasus tersebut, menyebutkan aliran dana ke beberapa pejabat sampai ke Wakil Bupati.

"Namun, setelah putusan Pengadilan Tipikor Surabaya hanya Kepala Dinas Kesehatan Gresik yang dihukum," kata Ketua LSM Forkot Kharis S Faqih, Rabu (3/7/2019).

Antisipasi Dampak Kekeringan, Dinas Pertanian Jatim Rajin Sosialisasi Langkah Antisipatif ke Daerah

"Dan kasus tersebut tidak ada tindak lanjut pengusutan penerima dana korupsi, sehingga Kejaksaan Negeri Gresik terkesan tidak serius dalam memberantas koruptor," sambung dia.

Begitu juga dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di BPPKAD Gresik, yang masih proses persidangan dengan terdakwa mantan sekretaris dan Plt Kepala BPPKAD M Mukhtar.

Dalam fakta-fakta persidangan, banyak saksi yang menyebutkan aliran dana pemotongan insentif pegawai dinikmati para pejabat Pemkab Gresik hingga ke asisten Bupati, BPD, dan ajudan Bupati serta Wakil Bupati.

Dari banyaknya para penerima aliran dana korupsi tersebut, LSM Forkot mendesak Kejaksaan Negeri Gresik untuk menyeret para pejabat agar ikut diadili dan ditahan.

Selain itu, terpidana juga harus dikenakan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Calon Jamaah Haji Sumenep 2019 Dibagi Jadi 2 Kloter, Berikut Jadwal Keberangkatannya ke Tanah Suci

"Jadi harus dituntaskan dan jerat semua yang terlibat kasus korupsi. Sebab, uang rakyat telah disalah gunakan untuk kepentingan pribadi," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik yang diwakili Kasi Intel Bayu Probo Sutopo mengatakan, akan menjalankan tugas kasus korupsi secara maksimal sesuai dengan tugas.

"Kami tetap konsisten dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kedua, keterbatasan petugas penyidik sehingga harus fokus pada satu kasus perkara korupsi BPPKAD, baru menindaklanjuti hasil persidangan," kata Bayu.

Massa akhirnya meninggalkan halaman kantor Kejaksaan Negeri Gresik, yang dijaga ketat aparat Polisi, TNI, dan Satpol PP Gresik. (ugy/Sugiyono).

Tim Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Magetan, Terduga Dikenal Ramah dan Aktif Kerja Bakti

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved