Protes Keras Megawati, Kantor DPC PDIP Kota Pasuruan Disegel, Luluk: Kenapa Aturan Harus Ditabrak

Protes Keras Megawati Soekarnoputri, Kantor DPC PDIP Kota Pasuruan Disegel, Luluk Mauludiyah: Kenapa Aturan Harus Ditabrak

TRIBUNMADURA.COM, PASURUAN - Suhu politik di Kota Pasuruan memanas, setelah kantor DPC PDIP Kota Pasuruan disegel.

Kantor DPC PDIP Kota Pasuruan disegel pada Minggu (7/7/2019) malam, sebagai buntut protes keras kepada DPP PDIP, dengan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri.

Lokasi kantor DPC PDIP Kota Pasuruan disegel berada di Jalan KH Mansyur, Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

Penyegelan dilakukan oleh sejumlah kader dan pengurus partai yang berlambangkan banteng moncong putih ini yang kecewa.

Aksi penyegelan ini buntut dari kekecewaan sejumlah pengurus PDIP atas pelantikan pengurus baru, terutama Ketua Sekretaris Bendahara (KSB) DPC PDIP Kota Pasuruan.

Luluk Mauludiyah, mantan Sekretaris PDIP Kota Pasuruan menyampaikan, penyegelan kantor DPC PDIP Kota Pasuruan ini, merupakan sikap kekecewaan terhadap DPP PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri, yang menunjuk pengurus baru untuk KSB DPC PDIP Kota Pasuruan periode 2019 - 2024.

• Konfercab PDIP Bojonegoro Kisruh, Wakil Bupati Sebut Pihak ini yang Menunggangi, Terkait Minyak Gas

• Bidik Kemenangan & Demi Harga Diri, PDIP Belum Tentu Usung Kader Sendiri di Pilkada Surabaya

• Rekom DPP PDIP Tak Sesuai Usulan Rakercab, PAC DPC PDIP Se Surabaya Memprotes Rekomendasi

Dalam pengurus baru, DPP menunjuk Raharto Teno Prasetyo sebagai Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan menggantikan Pranoto, ketua sebelumnya, dan Teddy Armanto, sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Pasuruan menggantikan Luluk Mauludiyah, sekretaris yang lama.

"Yang menyegel saya dan teman-teman lainnya yang tidak terima atas hasil keputusan ini. Kami kecewa, karena DPP menabrak Peraturan Partai (PP) yang mereka buat sendiri," tegas Luluk kepada Surya (Grup Tribunmadura.com).

Menurut Luluk Mauludiyah, dalam PP atau Peraturan Partai nomor 28 Tahun 2019, untuk menjadi KSB itu wajib minimal setidak - tidaknya menjadi anggota partai minimal tujuh tahun.

Itupun, kata dia, dengan catatan. Tujuh tahun menjadi anggota PDIP berturut - turut yang bisa dibuktikan melalui kartu anggota partai.

Luluk Mauludiyah dan para pengurus lainnya menilai, bahwa Ketua dan Sekretaris sekarang, belum memiliki banyak pengalaman di PDIP.

Dalam arti lain, ketua dan sekretaris sekarang belum lama di partai dan diduga kuat melanggar pasal 37 dalam PP Nomor 28 tahun 2019.

"Nah kalau sudah ada aturan seperti itu, kenapa harus ditabrak. Harusnya mengikuti PP yang sudah dibuat itu tadi, tanpa mengingkarinya. Katanya, PDIP ini partai pelopor, harus berideologi dan sejenisnya," tandasnya.

• PDIP Beri Sindiran Keras ke Risma Jelang Pilkada Surabaya 2020, Hal Prinsip Ini yang Jadi Pemicunya

• 19 Kabupaten/Kota di Jatim Gelar Pilkada Serentak, PKB Usung Misi Sapu Bersih Menang di 9 Daerah ini

"Jangan sampai ada kejadian seperti ini. Sama saja mencederai PP yang sudah dibuat," tegas Luluk Mauludiyah.

Luluk Mauludiyah meminta DPP PDIP menggugurkan keputusan penunjukan KSB yang dibacakan dalam acara Konfercab PDIP di Surabaya hari ini. Ia juga meminta Megawati Soekarno Putri harus mengetahui kondisi ini.

"Saya tidak terima kalau PDIP dimasuki sama orang - orang yang seperti ini. Makanya kami tadi segel. Saya yakin kalau bu Mega tidak tahu persoalan ini. Saya minta digugurkan dan Bu Mega harus turun tangan sendiri," jelasnya.

Bahkan, ia pun mengancam akan keluar dari kader PDIP semisal DPP tidak memperhatikan persoalan ini.

Ia mengklaim sudah 32 tahun menjadi kader PDIP.

Dirinya tahu persis bagaimana susahnya membangun partai ini dari awal.

"Saya tidak apa - apa keluar dari partai, tapi harus jelas dan fair. Jangan sampai PP yang dibuat sendiri tapi diingkari sendiri. Kami akan segel kantor ini dan baru akan membukanya setelah semuanya selesai," tegasnya.

• Kisah Kopassus Turunkan 3 Pendekar Sakti Asal Banten Untuk Tangkal Ilmu Gaib Musuh & Menangkan Misi

• Ada yang Jadi Korban Pembunuhan Keji, Inilah Kisah 3 Jenderal TNI yang Pernah Mempermalukan Soeharto

Penyegelan kantor DPD PDI P Kota Pasuruan dilakukan dengan menutup pintu dan jendela menggunakan bambu yang dipasang menyilang, lalu dipaku.

Selain itu, mereka memasang kertas bertulisan "Kantor ini bukan milik PDIP", dan ditempel dipintu kantor.

Sementara itu, dalam kesempatan lain, redaksi Surya (Grup Tribunmadura.com) sudah berusaha menghubungi Raharto Teno Prasetyo sebagai Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan terpilih di nomor 0813xxxxxxxx.

Upaya konfirmasi sudah dilakukan sekira pukul 22.30 dan 22.41 WB.

Redaksi Surya (Grup Tribunmadura.com) mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp. Sayangnya, Raharto Teno Prasetyo yang juga menjabat sebagai Plt Wali Kota Pasuruan ini belum memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.

Hingga saat ini, redaksi masih menunggu jawaban atau tanggapan dari yang bersangkutan. (Galih Lintartika)

• Tarung di Pilkada Surabaya 2020, Demokrat Siapkan Bayu Menantu Pakde Karwo dan Mantan Pj Wali Kota

• PDIP Juara Pileg, Kursi Ketua DPRD Jatim Jadi Rebutan, Kusnadi: Semua Anggota Dewan Punya Hak Sama

• Jasad Thoriq Diautopsi, TERUNGKAP Penyebab Siswa SMP ini Tewas Tragis di Gunung Piramid Bondowoso