Berita Sumenep

Kepala DPMD Sumenep Menyebut ada 9 Desa yang Dana Desa dan Alokasi Dana Desanya Tak Bisa Dicairkan

tidak cairnya DD dan ADD karena ada laporan dari Camat, jika sampai sekarang masih ada desa di tahun sebelumnya ada pekerjaan fisik belum rampung

Kepala DPMD Sumenep Menyebut ada 9 Desa yang Dana Desa dan Alokasi Dana Desanya Tak Bisa Dicairkan
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh Ramli. 

Kepala DPMD Sumenep Menyebut ada 9 Desa yang Dana Desa dan Alokasi Dana Desanya Tak Bisa Dicairkan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh Ramli menyebutkan bahwa dari 330 Desa dan 4 Kelurahan di ujung timur Madura ini ada sembilan Desa yang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tak bisa dicairkan.

"Sampai sekarang ini ada sembilan Desa yang DD dan ADD tidak bisa dicairkan,” katanya. Jum’at (19/07/2019).

Sebab menurut Ramli, tidak cairnya DD dan ADD tersbut karena ada laporan dari Camat, jika sampai sekarang masih ada desa yang tahun sebelumnya terindikasi pekerjaan secara fisik belum diselesaikan.

“Camat yang melakukan monitoring dan mengefaluasi tidak bisa merekomendasikan usulan pencairan ini ketika tahun sebelumnya progres pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan,” paparnya.

Curiga Pasangan Muda Mudi Keluar-Masuk Rumah Kosong, Polisi Temukan Benda Mengejutkan ini di Lokasi

Presiden Jokowi Dinyatakan Bersalah oleh Mahkamah Agung, Berikut yang Harus Dilakukan Jokowi

Lolos Jadi Anggota DPRD Periode 2019-2024 dari Partai Gerindra, Setoran Rp 100 Juta Harus Diberikan

Ditanya dari sembilan desa di sumenep yang belum bisa dicairkan DD dan ADD tersebut dimana saja, pihaknya mengaku tidak bisa merinci desa mana saja.

Selain itu kata Ramli, DPMD Sumenep mempunyai tugas merekomendasikan pencairan dengan persyaratan, yakni melampirkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes) yang sudah tertuang dalam peraturan desa dan hal tersebut merupakan syarat mutlak untuk bisa mencairkan DD dan ADD.

“Perdes merupakan produk Politik antara Kepala Desa dengan BPD, bisa saja karena kepentingannya tidak sepakat dengan penyusunan peraturan desa tersebut,” katanya.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Aqwamit Torik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved