Akhir Periode Pertama Jokowi Diiringi Kenaikan Tarif Listrik, Tol, BPJS, Bagaimana Nasib BBM?
Menjelang masa akhir periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) diwarnai kenaikan tarif berbagai pelayanan publik dari BUMN.
lihat foto
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Direksi Minta Kenaikan THR hingga Fasiltas Olahraga, ini Respon Kemenkeu
Kebijakan ini dikritik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, 100 persen masyarakat menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Kami yang mendengarkan aspirasi ya mayoritas atau bahkan 100 persen masyarakat menolak terhadap kenaikan tarif yg akan dilakukan," kata Tulus.
Tulus mengatakan, penolakan tersebut dilandasi oleh beberapa alasan, seperti soal daya beli masyarakat kelas menengah dan klaim layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang belum optimal.
Tulus menegaskan, kenaikan tarif BPJS Kesehatan untuk menutup defisit bukanlah satu-satunya solusi yang harus ditempuh.
Masih banyak solusi lain yang bisa ditempuh seperti pemberian subsidi oleh pemerintah.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohamad Faisal mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih bisa ditolerir.
Namun, dia mengaku tidak mengerti logikanya jika pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dinaikkan 100 persen.
Pasalnya, bagaimanapun pelayanan kesehatan merupakan pelayanan mendasar yang sebisa mungkin diberikan dengan harga murah dan terjangkau.
"Saya pikir naik itu masih bisa ditolerir tapi kalau 100 persen itu luar biasa sekali. Saya tidak bisa menangkap logikanya itu kalau dinaikkan 100 persen," kata Mohamad Faisal dikutip dari Kompas.com ( TribunMadura.com network), Rabu (4/9/2019).
3. Cabut Subsidi Listrik 900 VA
Ilustrasi cara cek kompensasi PLN di situs www. pln.co.id
