Berita Sumenep

PMII Sumenep Geruduk Kantor DPRD Sumenep, Tuntut KPK Lebih Profesional Tindak Kasus Korupsi

Sejumlah massa dari PMII Sumenep menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumenep.

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Aksi massa PMII Sumenep di depan Gedung DPRD Sumenep, Jumat (20/9/2019). 

Sejumlah massa dari PMII Sumenep menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumenep

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sejumlah massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumenep, Madura, Jumat (20/9/2019).

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pejabat KPK agar profesional dan bersih dari kepentingan.

Pantauan TribunMadura.com, mereka membawa sejumlah bendera dan poster saat berorasi.

BPBD Pastikan Tak Ada Kerusakan dan Korban Jiwa Akibat Gempa di Perairan Laut Tuban Kamis Siang

"PMII Sumenep menjaga KPK dari penumpang gelap dan dari orang yang berkepentingan politik demi menyelamatkan bangsa," Ketua Umum PC PMII Sumenep, Suryadi.

Suryadi meminta, KPK profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi.

"Pimpinan KPK ini perlu dipertanyakan, apakah legalitas hukumnya dan masa bakti kepemimpinannya sudah habis?" ucap dia.

"Kalau sudah habis, nyatakan sikap tidak ada penindakan lagi ketika masa kepemimpinannya sudah di luar legalitas hukum," tambah dia.

Suryadi menilai, KPK selama ini tebang pilih, sehingga banyak kasus yang menumpuk, seperti kasus Bank Century, e-KTP, dan BLBI.

Diduga Tewas 4 Hari Lalu di Lahan Kosong, Wanita dan Bayi Ditemukan Membusuk dan Bau Menyengat

Aksi massa PMII Sumenep di depan Gedung DPRD Sumenep, Jumat (20/9/2019).
Aksi massa PMII Sumenep di depan Gedung DPRD Sumenep, Jumat (20/9/2019). (TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA)

"Banyak kasus mangkrak seperti Bank Century, e-KTP, PT Garuda Indonesia, dan Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI)," katanya.

Pihaknya mendesak, agar aspirasi yang disampaikan mereka dilanjutkan ke DPR RI dan Presiden Jokowi.

"Kami minta DPRD Sumenep bisa menindaklanjuti ke DPR RI dan bapak Presiden RI," desaknya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengaku siap melanjutkan aspirasi itu ke DPR RI, Presiden Jokowi, dan KPK di Jakarta.

Pemilik Terancam Denda Jika Ternak Peliharaannya Berkeliaran di Kebun Tetangga, Diatur dalam RKUHP

"Kami sangat mengapresiasi mahasiswa, dan ini akan menjadi agenda pertama kami nanti untuk menyurati DPR RI, Presiden, dan KPK," ucap dia.

"Karena ini amanah yang harus disampaikan dari sumenep," tambah Abdul Hamid Ali Munir.

"Memang KPK itu harus independen, harus bersih dan tak boleh tebang pilih," lanjut dia.

"KPK murni sebuah lembaga penegakan hukum dalam memberantas korupsi," katanya.

Gubernur Khofifah Akui Menjalin Koordinasi dengan Ganjar Pranowo Soal Dampak Kenaikan Cukai Rokok

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved