Breaking News:

Berita Jatim

Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, 5000 Buruh Besok Geruduk Gedung DPRD Jatim

Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, 5000 Buruh Besok Geruduk Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya

TRIBUNMADURA/SOFYAN ARIF CHANDRA SAKTI
Konferensi Pers Jelang Aksi Unjuk Rasa Buruh yang Akan Diselenggarakan di Gedung DPRD Jatim memprotes RUU Ketenagakerjaan, Rabu (2/10/2019). 

Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, 5000 Buruh Besok Geruduk Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Sejumlah elemen buruh akan menggeruduk Gedung DPRD Jatim, di Jalan Indrapura Surabaya, besok Rabu (2/10/2019).

Ada beberapa tuntutan yang akan disuarakan oleh para buruh baik pada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Agus Supriyanto, Deklarator Rumah Rakyat Indonesia Jatim mengatakan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan setidaknya demonstrasi besok akan diikuti oleh 5000 buruh.

"Kita akan membagi isu menjadi dua kelompok, ada yang isu nasional dan ada yang isu lokal," ucap Agus saat konferensi pers di LBH Surabaya, Jalan Kidal, Surabaya, Selasa (1/10/2019).

Untuk isu nasional, para buruh salah satunya akan menuntut pemerintah pusat agar membatalkan pembahasan revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, alias RUU Ketenagakerjaan.

"Jangan masukkan Revisi UU Ketenagakerjaan masuk ke dalam Prolegnas," lanjut Agus.

Menurut Agus, sejumlah poin dalam revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 sangat tidak berpihak pada buruh.

Mulai dari penghapusan pesangon pekerja/buruh sampai penghilangan atas jabatan tertentu untuk pekerja asing serta upah minimum yang disesuaikan setiap dua tahun sekali.

Sedangkan untuk isu lokal, para buruh akan menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jatim untuk menerbitkan Perda soal penjaminan pemberian pesangon.

"Kita ingin menagih janji Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar parawansa dalam aksi May Day tahun 2019.

Harapannya Perda Penjaminan Pesangon ini bisa segera disahkan dan jadi kado May Day tahun 2020," ucap Wakil Ketua FSPMI Jatim, Nuruddin.

Selain itu dalam aksi unjuk rasa ini, para buruh akan menuntut agar pemerintah mencabut UU KPK yang telah direvisi atau menerbitkan Perppu untuk membatalkan undang-undang KPK tersebut serta membatalkan RUU KUHP.

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved