Pilkada Surabaya
Calon Indepenpen Maju Pilkada Surabaya Tak Jelas, Sekjen Berkarya Sudah 100 Ribu KTP: Biayanya Besar
Calon Indepenpen Serius Maju Pilkada Surabaya Masih Misterius, Sekjen Berkarya Ngaku Sudah 100 Ribu KTP dan Siap Tancap Gas: Biayanya Besar.
Penulis: Bobby Koloway | Editor: Mujib Anwar
Calon Indepenpen Serius Maju Pilkada Surabaya Masih Misterius, Sekjen Berkarya Ngaku Sudah 100 Ribu KTP dan Siap Tancap Gas: Biayanya Besar
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Teka-teki siapa nama tokoh yang dipastikan maju Pilkada Surabaya 2020 lewat jalur independen/perseorangan alias calon independen hingga saat ini atau sekitar sebulan menjelang penyerahan berkas ke KPU Surabaya masih misterius.
Meski demikian, sejumlah nama tokoh yang sebelumnya mendeklarasikan dan menyatakan maju Pilkada Surabaya 2020 sebagai calon independen, mengaku tetap optimis bisa maju mendaftar dan lolos sebagai calon independen.
Salah satunya Akhmad Junaedi. Bakal Calon Wali Kota Surabaya ini mengaku masih cukup optimistis bisa maju Pilkada Surabaya 2020 melalui jalur perorangan.
Rencananya, pria yang juga Sekretaris DPW Partai Berkarya Jawa Timur ini akan melengkapi syarat minimal dukungan (syarminduk) maju Pilkada Surabaya 2020 dalam waktu dekat.
Pria yang akrab disapa Didik, panggilan Akhmad Junaedi ini menjelaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sekitar 100 ribu KTP sebagai syarminduk di Pilkada Surabaya 2020.
"90 persen sudah siap," kata Didik kepada Surya.co.id (Grup Tribunmadura.com), ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (30/11/2019).
Apabila mempertimbangkan syarminduk untuk maju melalui jalur perorangan, KPU mensyaratkan bakal calon harus memiliki minimal sekitar 138 ribu dukungan.
Artinya, Didik masih memerlukan tambahan dukungan.
Menanggapi hal itu, Akhmad Junaedi menegaskan optimistis bisa menyelesaikan syarat di atas jumlah yang di sisa waktu yang ada hingga awal Desember mendatang.
"KTP-nya sudah ada. Tinggal penempelan (penjilidan). Kami optimistis di angka 140 ribu dukungan," ungkap Didik.
Selain memenuhi kekuarangan, pihaknya juga memperbaiki beberapa KTP yang belum memenuhi syarat.
Di antaranya adanya dukungan ganda.
"Termasuk, soal sebaran dukungan. Kami pastikan harus di 50 persen kelurahan dari total kelurahan di Surabaya," jelasnya.
Sekalipun cukup optimistis untuk maju, Akhmad Junaedi masih belum terbuka terkait rencana deklarasi maju.
Pihaknya menegaskan memilih waktu deklarasi setelah menyelesaikan berkas syarat dukungan.
"Kalau belum selesai, terus deklarasi kami kawatir tidak bisa menyelesaikan syarat," kata mantan caleg DPRD Jatim dari daerah pemilihan (Dapil) Pasuruan dan Probolinggo ini.
Apalagi, untuk turun di Pilkada Surabaya 2020 menurutnya bukan hal yang murah. Termasuk, saat mengumpulkan KTP juga memerlukan biaya cukup besar.
"Memang tak ada yang gratis. Semuanya ada maharnya," katanya.
"Hari gini, tak ada makan siang gratis. Ibarat meteran, ini sudah bermeter-meter (biayanya). Kalau cuma centi, mending jangan maju.
Apalagi di Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia," ungkap Didik tanpa menjelaskan spesifik anggaran yang disiapkan.
Namun, pada proses pengumpulan KTP ini pihaknya diuntungkan sebab berjalan pasca pemilu 2019.
Yang mana, jelang pemilu 2019 lalu, Partai Berkarya sebagai partai baru juga harus melengkapi berkas syarat dukungan KTP.
"Jadi, kami tinggal menghidupkan kembali jaringan yang kemarin mengumpulkan KTP untuk verifikasi Partai Berkarya sebagai partai peserta pemilu.
Tentu, itu juga menjadi modal awal dukungan," katanya.
Belum selesainya syarat dukungan inilah yang membuat pihaknya belum secara terbuka mendeklarasikan diri.
"Saya memilih menahan diri untuk tidak mendeklarasikan diri secara dini.
Nanti kalau deklarasi terus syaratnya nggak cukup untuk maju, pasti malu-maluin. Lebih baik mundur secara gentle," katanya.
Akhmad Junaedi sebelumnya juga menyatakan telah memiliki pasangan sebagai bakal calon wali kota di Pilkada Surabaya 2020 dari unsur religius.
Adalah Ra Bir Aly yang merupakan politisi Partai Berkarya asal Bangkalan.
Ra Bir Aly juga merupakan putra dari ulama karismatik asal Bangkalan, KH Kholilurrahman atau yang biasa disapa Ra Lilur.
Bersama tokoh Madura, pihaknya ingin merebut suara masyarakat Madura yang juga menjadi penduduk di Surabaya.
Ra Bir Aly juga dipercaya bisa menyatukan berbagai latar belakang politik masyarakat Madura.
Menurutnya, hal ini dapat disatukan dengan instruksi ulama.