Realisasi Pembangunan dari Pemkab Sumenep Bersumber APBD 2019 Molor, DPRD: Masyarakat Dirugikan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Realisasi program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 ini dinilai molor, sebab dikerjakan di punghujung tahun.

Salah satu realisasi program ini seperti pembangunan pekerjaan fisik, pengaspalan, paving dan pembangunan gedung di wilayah ujung timur Madura ini terjadi setiap tahun.

Akibatnya, serapan anggaran itu rendah hingga awal November.

Padahal Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim sejak awal mewanti - wanti agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakan program pemerintah sejak awal tahun.

Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan jika molornya realisasi program yang bersumber dari APBD ini jelas merugikan masyarakat.

Menirut politisi partai PKB ini, seharusnya dari awal tahun program APBD direalisasikan.

Namun hal itu terjadi selalu di akhir tahun.

"Kenapa kok di akhir tahun seperti itu, akibatnya ini masyarakat yang dirugikan," kata Abdul Hamid Ali Munir saat ditanya TribunMadura.com, Jumat (22/11/2019).

Pengerjaan program pemerintah di akhir tahun 2019 ini kata Abdul Hamid Ali Munir, terutama program fisik ini akan berdampak pada kualitas hasil pekerjaan.

"Sering kita sarankan, kemarin saat paripurna pendapat di fraksi - fraksi meminta kebijakan program tidak harus di akhir tahun," katanya.

Ditanya apa faktor dari molornya realisasi tersebut, peria yang sering memakai kacamata ini mengaku tidak banyak tahu kenapa APBD Sumenep selalu lambat.

Alasan yang disampaikannya, bahwa yang mengerjakan program pemerintah adalah eksekutif.

Dikonfirmasi Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep, M Ramzi terkait pembangunan fisik di sumenep mengatakan jika pihaknya sudah meminta eksekutif atau pihak terkait mengerjakan tepat waktu.

Ditanya besaran serapan anggaran di masing - masing Dinas yang menjadi mitra komisi III DPRD Sumenep, politisi partai Hanura ini mengaku tidak tahu.