Breaking News:

Berita Pamekasan

Ngaku Kurang Sependapat soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Sekda Pamekasan 'Kuliahi' Aktivis HMI

Ngaku Kurang Sependapat soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Sekda Pamekasan Malah Bilang Begini ke Aktivis HMI

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA/KUSWANTO FERDIAN
Sekretaris Daerah / Sekda Pamekasan Totok Hartono menandatangani berkas yang diajukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Pamekasan terkait penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Kantor DPRD Pamekasan, Senin (25/11/2019). 

Ngaku Kurang Sependapat soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Sekda Pamekasan Malah Bilang Begini ke Aktivis HMI

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Pemkab Pamekasan, Madura menanggapi tuntutan Himpunan Mahasiswa Islam / HMI Cabang Pamekasan, Madura saat menggeruduk kantor DPRD Pamekasan, Senin (25/11/2019).

Saat melakukan aksi demonstrasi, ratusan mahasiswa HMI Cabang Pamekasan menyerukan permintaan agar BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, DPRD Pamekasan dan Pemkab Pamekasan sama-sama sepakat untuk menolak terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sekretaris Daerah / Sekda Pamekasan, Totok Hartono mengatakan, jika terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut sudah dibahas di DPR RI.

Saat membahas regulasi itu ada beberapa anggota DPR RI yang secara vokal menyatakan tidak sependapat karena memberatkan masyarakat.

"Terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut memang banyak pihak yang menyatakan memberatkan," katanya kepada TribunMadura.com.

"Tapi yang jelas, pemerintah pusat dan Presiden pasti punya pertimbangan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu," sambung dia.

Totok Hartono menyebut, pihaknya selaku pejabat dari Pemkab yang sebagai turunan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi harus melaksanakan apa pun keputusan Presiden.

"Dalam menjalankan regulasi itu memang konsekuensinya berdampak pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) kita, terutama peserta BPJS Kesehatan yang Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)," ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved