Breaking News:

Berita Pamekasan

Banyak Perusahaan di Pamekasan Diduga Tak Kantongi Izin Usaha, DPMPTSP Lakukan Penyisiran Langsung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jemput bola untuk menanyakan kelengkapan izin usaha.

TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Kepala DPMPTSP Pamekasan, Agus Mulyadi (kanan) saat ditemui di Kantor DPRD Pamekasan, Madura, Selasa (3/12/2019). 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jemput bola untuk menanyakan kelengkapan izin usaha

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pamekasan buka suara terkait maraknya dugaan perusahaan yang berdiri di wilayah setempat yang tidak mengantongi izin.

Kepala DPMPTSP, Agus Mulyadi mengatakan, sedang melakukan penyisiran secara langsung bersama Satpol PP Pamekasan ke sejumlah perusahaan.

Kata Agus Mulyadi, hal itu dilakukan untuk menanyakan perihal kelengkapan izin mendirikan usaha.

Tips Aman Agar Rumah Terhindar dari Sambaran Petir, Jangan Biarkan Stop Kontak Listrik Menyala!

Ketemu Jodoh usia 56 Tahun, Nenek Perawan Hajjah ini Luluh & Nikahi Duda, Kecantikannya Dapat Pujian

Said Abdullah Minta Warga Jawa Timur Syukuri Diresmikannya Perpres Nomor 80 Tahun 2019 oleh Presiden

"Usaha-usaha yang tidak berizin itu sedang kami sisir bersama Satpol PP kami turun langsung ke lapangan," kata Agus Mulyadi kepada TribunMadura.com, Senin (9/12/2019).

Ditanya mengenai berapa jumlah perusahaan di tahun 2019 ini yang diduga tidak berizin, Agus Mulyadi menyatakan belum mengetahui secara pasti.

Sebab, kata dia, tim penyisir saat ini bersama Satpol PP sedang melakukan pendataan.

"Teman-teman sedang melakukan pendataan itu sedang turun," ujarnya.

"Kami serahkan nanti data-data itu ke Satpol PP terkait perusahaan yang ada di Pamekasan, dimana saja lokasinya yang tidak berizi , untuk penegak Perda dalam hal ini Satpol PP," sambung dia.

Lebih lanjut, Agus mengutarakan, apabila ada perusahaan yang kedapatan tidak mengantongi kelengkapan izin usaha, maka sanksinya secara tegas harus ditutup dan tidak boleh beroperasi.

"Sanksinya terserah Satpol PP selaku penegak Perda, kalau memang ditemukan yang tidak berizin, ya harus ditutup," tegasnya.

"Tugas kami kan hanya mencabut izin. Kalau tidak berizin apanya yang mau dicabut? Jadi yang harus ditutup," pungkasnya.

Sidak ke Lokasi Pembangunan Pasar Legi, Anggota DPRD Kota Blitar Marah-Marah, Teriak ini ke Pekerja

Bangun Pertumbuhan Ekonomi Desa Melalui IKM, Pemkab Pamekasan Anggarkan Dana Capai Rp 4.9 Miliar

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved