Breaking News:

Berita Sumenep

DPRD Sumenep Janji Rampungkan Pembahasan 22 Raperda di 2020, Padahal Beberapa Sisa Tahun Lalu

DPRD Sumenep Janji Rampungkan Pembahasan 22 Raperda di 2020, Padahal Beberapa Sisa Raperda Tahun Lalu

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - DPRD Sumenep mentargetkan sepanjang tahun 2020 ini akan membahas sebanyak 22 Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ).

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir.

Menurut Abdul Hamid Ali Munir, dari 22 Raperda itu, 9 Raperda merupakan prakarsa Dewan. Sedangkan untuk 13 Raperda lainnya usulan dari Pemkab Sumenep.

"Sebanyak 22 Raperda itu sudah masuk di Badan Pembentukan Peraturan Daerah," ujarnya, Rabu (22/1/2020).

Untuk itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya, kata politisi PKB ini, akan melakukan koordinasi guna menjadwalkan pembahasan Raperda tersebut.

"Pembahasan 22 Raperda itu harus terselesaikan dengan tuntas tahun 2020 ini. Karena, sebagian Raperda merupakan sisa dari tahun 2019.

Bulan depan insya Allah sudah dimulai pembahasan. Pimpinan nanti juga akan membahas jadwal pembahasan tersebut," tandasnya.

Umtuk diketahui, sembilan Raperda yang merupakan prakarsa DPRD Sumenep itu, diantaranya Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Kemasyarakatan,

Lalu, Raperda tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Tentang Penyelenggaraan Jalan.

"Dan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak dan Tentang Penanggulangan Kemiskinan," terangnya.

Sedangkan untuk 13 Raperda usulan eksekutif alias Pemkab Sumenep, diantaranya, Raperda Tentang Cadangan Pangan Pemkab Sumenep, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Diniyah, Tentang Perubahan Atas Perda No 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep 2013 - 2033.

Lalu, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum, Tentang PT WUS, Tentang PDAM, Tentang PD Sumekar, Tentang PT Sumekar, Tentang Penyertaan Modal Pemkab Kepada BPRS, Tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wabup 2024, Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Tentang Perubahan APBD 2020 dan APBD 2021.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved