Virus Corona di Kediri

Lima Kategori Masyarakat yang Tak Boleh Dapat Bantuan Jaring Pengaman Sosial selama Virus Corona 

Kategori masyarakat yang tidak boleh menerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial selama pandemi virus corona atau Covid-19.

SURYA/M SUDARSONO
ilustrasi - Lima Kategori Masyarakat yang Tak Boleh Dapat Bantuan Jaring Pengaman Sosial selama Pandemi Virus Corona  

TRIBUNMADURA.COM, KEDIRI - Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar membuat kategori masyarakat yang tidak boleh menerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial selama pandemi virus corona atau Covid-19.

Abdullah Abu Bakar menyebut, masyarakat yang tidak boleh menerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial di antaranya, salah satu anggota keluarganya PNS, anggota TNI/Polri (aktif).

Kemudian, pegawai BUMN/BUMD, pegawai swasta atau profesi dengan gaji/penghasilan di atas UMK.

Komplotan Maling Minimarket di Jember Ditangkap, Tiga Di Antaranya Ditembak Karena Berusaha Kabur

Hasil Swab Test Belum Keluar, PDP asal Kota Madiun Meninggal Dunia, Sebelumnya Mengeluh Sesak Napas

Pelanggar Aturan PSBB Bakal Dikenai Sanksi Mulai 1 Mei 2020, Ada Tiga Tahapan yang Diterapkan

Lalu, pensiunan PNS, TNI/Polri dan wiraswasta atau pemilik usaha dengan penghasilan di atas UMK.

"Kalau kemarin kategori yang kami buat yang boleh menerima," kata Abdullah Abu Bakar, Rabu (29/4/2020). 

"Faktanya dampak covid-19 ini begitu luas, banyak profesi dan pekerjaan yang kita pandang mapan juga terdampak," ungkapnya.

Selain itu juga disiapkan aplikasi agar masyarakat bisa mengecek, siapa dapat bantuan apa, apakah sudah berada di database BLT atau PKH, jadi semua nanti akan terbaca saat input nomer induk kependudukan (NIK).

Siapapun yang berpendapatan di bawah UMR dan mau mengajukan ke kantor kelurahan dengan mengisi keterangan bahwa dia terdampak, akan dibantu melalui APBD Kota Kediri atau dimasukkan ke bansos tunai Covid-19 dari pusat dan provinsi.

Santri Pondok Pesantren Temboro Positif Virus Corona, Jumlah Kasus Covid-19 di Tuban Jadi 4 Orang

"Di luar kategori ini, dan tidak masuk basis data terpadu (BDT), semua keluarga Kota Kediri bisa mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan," kata dia.

"Untuk yang masuk dalam BDT, harus sabar dulu. Karena itu wewenang pemerintah pusat untuk mencairkan bantuannya," jelasnya.

Jumlah keluarga Kota Kediri yang masuk basis data terpadu antara lain; Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Reguler: 10.963 keluarga.

Kemudian, ada BPNT Covid-19: 15.441 keluarga dan bansos tunai Covid-19 : 2.158 keluarga.(dim)

Ini Alasan Wali Kota Sutiaji Ngotot Ingin PSBB Diterapkan di Malang Raya, Singgung Kasus PDP

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved