Breaking News:

Virus Corona di Jawa Timur

Data Penerima Bantuan Sosial Tunai di Jawa Timur Direvisi, Ada Sejumlah Nama yang Tak Layak Menerima

Terdapat kesalahan pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai di Jawa Timur.

TRIBUNMADURA.COM/SOFYAN CANDRA ARIF SAKTI
Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Senin (11/5/2020). 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak mengakui, adanya pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai yang salah sasaran.

Emil Dardak menyebut, kesalahan itu segera ditindaklanjuti dengan revisi dari beberapa pemerintah kabupaten/kota untuk menghapus sejumlah KPM yang sebelumnya telah diusulkan untuk menerima bantuan sosial itu.

"Beberapa daerah mengusulkan penghapusan nama karena menemukan bahwa nama-nama tersebut tidak layak mendapatkan (Bansos) dan langsung mengusulkan penghapusan," kata Emil Dardak, Senin (11/5/2020).

Pelanggar Jam Malam PSBB Gresik Tahap II Diusulkan Menginap di Kantor Polisi atau Kodim Agar Jera

95 Persen Pasien Virus Corona Covid-19 yang Dirawat di RSUD Dr Soetomo adalah warga Kota Surabaya

Wakil Ketua DPRD Trenggalek Masuk Daftar Penerima Bantuan Sosial, Ini Penjelasan Doding Rahmadi

Pemprov Jatim, lanjut Emil Dardak, mengawal proses tersebut melalui Dinsos Jatim yang bekerjasama dengan Pusdatin Kemensos agar segera terhapus dan segera diusulkan KPM penggantinya.

"Kalau sudah terlanjur tercairkan akan dipending pada periode berikutnya," jelas dia.

"Tapi insiden ini sangat minim jika dibandingkan penerim Bansos yang berjumlah 1,259 juta KPM," Ketua Rumpun Sosial Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim ini.

Emil mengatakan, bantuan sosial tunai dari Kemensos sudah ada yang disalurkan melalui Himbara dan PT Pos.

Namun beberapa Kadinsos pemerintah kabupaten/kota ada juga yang menahan terlebih dahulu sembari memperbaiki data tersebut.

PSBB Surabaya Diperpanjang Dua Pekan, Hampir 50 Persen Gerai di Foood Court Mall Royal Plaza Tutup

"Sedangkan untuk bantuan yang dari provinsi, baru 4 pemerintah daerah sudah siap nama dan rekeningnya," ucap Emil.

Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat banyaknya jenis bantuan dan jumlah masyarakat yang terdampak Covid-19 mulai dari Bansos Tunai yang menyasar 1,259 juta KPM.

Lalu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) 3,8 sekian juta KPM dan juga Bansos yang lain.

"Kalau ini tidak terstruktur akan menimbulkan potensi tumpang tindih," ucap dia.

"Namun yang sudah terdata harus jalan dulu (disalurkan). Apalagi untuk yang daerah PSBB," pungkasnya.

Disparbud Usulkan Para Pelaku Wisata di Pamekasan Dapat Bantuan Sembako dan Uang Tunai ke Pemkab

Penulis: Sofyan Candra Arif Sakti
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved