Breaking News:

PSBB di Malang

Inilah Poin-Poin Aturan PSBB Malang Raya, Kegiatan Ibadah hingga Jenis Usaha yang Boleh Buka

Beberapa aturan pada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang Raya.

TRIBUNMADURA.COM/MOHAMMAD RIFKY EDGAR
Wali Kota Malang, Sutiaji ternyata memiliki alasan tersendiri kenapa dirinya sejak awal ngotot untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) di Kota Malang. 

"Setelah kita melalui rapat bersama, kami pastikan untuk Perbup Malang dan Perwali Malang serta Batu akan final malam ini. Besok sosialiasi PSBB akan dimulai dan berjalan selama tiga hari. Setelah itu, hari keempat atau Minggu 17 Mei 2020 PSBB efektif akan dilakukan," ucap Khofifah Indar Parawansa dalam konferensi pers usai rakor.

Dalam rakor tersebut secara khusus Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim melakukan evaluasi persiapan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) di kawasan Malang Raya.

Seluruh instrumen dan kelengkapan kebutuhan teknis untuk PSBB dipastikan sudah clear.

Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bahwa sistem pemberlakukan PSBB di kawasan Malang Raya serupa dengan yang dilakukan di Surabaya Raya.

Setelah tiga hari sosialisasi dilakukan sejak tanggal 14-16 Mei, maka mulai Minggu 17 Mei 2020 masa efektif pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) akan diberlakukan.

"Tiga hari pertama masa PSBB akan diterapkan tahapan imbauan dan teguran. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan teguran dan penindakan," tegas Khofifah Indar Parawansa.

 Seandainya PSBB di Kota Malang Diterapkan Sejak Dulu, Sutiaji: Kesadaran Masyarakat akan Muncul

 BREAKING NEWS : PSBB di Malang Raya Berlaku Efektif Minggu 17 Mei 2020

 Satu Warga Sampang Terkonfirmasi Positif Covid-19, Isolasi Wilayah Terbatas akan Diterapkan 10 Hari

Pihak Pemkab Malang, Pemkot Malang dan juga Pemkot Batu sudah memberikan presentasi tentang hal-hal yang akan mendukung pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) di Malang Raya.

Termasuk adalah adanya kampung tangguh.

Menurut Khofifah Indar Parawansa, ini akan menjadi role model atau prototipe di mana semua elemen mendukung penerapan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Ini wujud komitmen bersama semua elemen terutama lini bawah, bahwa ada partisipasi masyarakat untuk melakukan langkah promotif dan preventif untuk menghentikan penyebaran Covid-19," tandas Khofifah Indar Parawansa.

Pedoman Peraturan PSBB Malang Raya

Gubernur Jawa TImur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan dengan terbitnya keputusan menteri kesehatan ini, maka regulasi lain yang dibutuhkan adalah peraturan bupati (Perbup) dan peraturan wali kota (perwali) di kawasan Malang Raya sebagai pedoman penerapan PSBB di Malang Raya.

Aturan tersebut akan menjadi landasan teknis bagaimana mekanisme PSBB dilakukan di Malang Raya.

"Kalau untuk Pergub, pedomannya sama dengan yang dijadikan acuan saat penerapan PSBB di Surabaya Raya yaitu Pergub Nomor 21 Tahun 2020. Nah untuk Perbup Kabupaten Malang dan Perwali kota Malang serta Perwali Kota Batu kami sudah mendapatkan update bahwa draft aturan tersebut sedang disusun. Maka yang butuh dilakukan ke depan adalah mulai sosialisasi ke masyarakat sekiranya tiga hari sebelum PSBB benar-benar diterapkan," urai Gubernur Khofifah. 

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyebutkan bahwa sebelum penerapan PSBB Malang Raya, kini tengah disiapkan bersama terkait pengaturan teknis mulai pembatasan kerumumunan, pengaturan penyekatan untuk check point, kesiapan petugas yang berjaga, kesiapan untuk dapur umum, dan juga mekanisme pemberlakukan sanksi. 

Nantinya penerapan PSBB di Malang Raya juga akan dilakukan bertahap.

Yaitu mulai tahap sosialisasi, tahap imbauan dan teguran, dan tahap teguran dan penindakan. Meski begitu Gubernur Khofifah memastikan bahwa seluruh pihak pelaksana akan tegas menjalankan aturan penerapan PSBB sehingga pemberlakukan PSBB di Malang Raya bisa berjalan efektif dan signifikan.

Berkaca dari Aturan PSBB Surabaya

Melansir dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease (2019), disebutkan bahwa ada aturan yang perlu dipahami dan ditaati warga Surabaya. 

Aturan PSBB Surabaya ini banyak membahas tentang batasan dalam melakukan kegiatan di sekolah, kantor, maupun fasilitas umum. 

Berikut rangkuman aturan PSBB di Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya. 

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Aturan PSBB Surabaya yang membahas tentang pembatasan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah atau institusi lainnya tercantum dalam bab enam.

Dalam aturan tersebut, Pemkot Surabaya menghentikan sementara kegiatan belajar megajar di sekolah; institusi pendidikan lainnya; dan/atau ndustri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan, dan/atau kegiatan lainnya.

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pada bab ini disebutkan bahwa aktivitas bekerja di kantor akan diberhentikan sementara sehingga seluruh kegiatan akan dialihkan ke rumah atau tempat tinggal masing-masing.

Namun, aturan ini tidak berlaku untuk kantor atau instansi pemerintahan, BUMN/BUMD yang terlibat dalam penanganan virus corona. 

Ada pula pelaku usaha yang bergerak di berbagai sektor, seperti kesehatan, bahan pangan, keuangan, logistik, komunikasi dan teknologi informasi, dan lain sebagainya. 

Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam pembatasan aktivitas bekerja adalah larangan bekerja di kantor untuk 7 golongan yang berpotensi besar terpapar COVID-19, di antaranya:

1. penderita tekanan darah tinggi;
2. pengidap penyakit jantung;
3. pengidap diabetes;
4. penderita penyakit paru-paru;
5. penderita kanker;
6. ibu hamil; dan
7. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Aturan Bagi Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (Warung, Resto, Cafe, dll)

a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
b. tidak menyediakan meja dan kursi/tempat duduk serta layanan jaringan area lokal nirkabel (Wifi);
c. menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu)
meter antar pelanggan;
d. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
h. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir bagi pelanggan dan karyawan;
i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
j. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Selama pemberlakuan PSBB di Surabaya, kegiatan keagamaan di rumah ibadah atau tempat tertentu diberhentikan sementara. 

Kegiatan keagamaan bisa dilakukan secara online (daring).

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB, dikecualikan dari penghentian kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan penduduk untuk: memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Penulis: Mohammad Rifky Edgar
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved