Breaking News:

Berita Pamekasan

Lapas Pamekasan Dicanangkan Sebagai Lapas yang Menuju WBK dan WBBM, Kalapas Siapkan Strategi Jitu

Lapas Kelas IIA Pamekasan terpilih sebagai Lapas yang dicanangkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Kalapas Pamekasan, M Hanafi (kanan) saat mendampingi Agus Hariadi, Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Bidang Hubungan Antar Lembaga, di aula Gedung Mandhapa Raden Dhaksena Lapas Pamekasan, Kamis (13/8/2020) malam. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Lapas Kelas IIA Pamekasan terpilih sebagai Lapas yang dicanangkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBBM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) RI.

Berbagai strategi jitu mulai dipersiapkan oleh Kepala Lapas Pamekasan, M Hanafi untuk meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBBM) ini.

Hanafi mengatakan, untuk mewujudkan Lapas Pamekasan agar meraih predikat WBK dan WBBM, pihaknya akan menerapkan konsep 'Grand Design Reformasi Birokrasi'.

Gugus Tugas Tulungagung Bantah Ada Klaster Pembelajaran Luring, Proses Pembelajaran Masih Berlanjut

BREAKING NEWS - Ditemukan Mayat Bayi Perempuan di Pulau Mandangin Sampang, Mengapung di Pinggir Laut

Intip Penampilan Mulan Jameela yang Rapi saat Sidang Tahunan MPR RI, Krisdayanti Anggun Pakai Kebaya

Grand Design Reformasi ini, kata dia, mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Ia menjelaskan, dalam peraturan tersebut, pihaknya akan mentargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama untuk menuju WBK dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBBM).

Di antaranya, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Menurut Hanafi, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah, kata Hanafi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved