Gubernur Khofifah Bersama Kemensos Kebut Peningkatan Kesejahteraan KPM Program Keluarga Harapan

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Target graduasi 10 persen dari total 10 juta keluarga penerima manfaat ( KPM ) Program Keluarga Harapan (PKH) terus dikejar oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemprov Jawa Timur di tahun 2020.

Pasalnya graduasi ini penting dengan harapan adanya peningkatan taraf KPM dari kurang sejahtera menjadi sejahtera.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazarudin, mengatakan, ada tiga jenis jenis graduasi KPM PKH.

• Sinopsis dan Rekomendasi 25 Film Korea Terbaik, Ada Train to Busan, Parasite hingga A Taxi Driver

• Saipul Jamil 4 Tahun di Penjara, Indah Sari Akui Sang Mantan Makin Religus dan akan Bebas Akhir 2020

• PROMO JSM INDOMARET Jumat 21 Agustus - 23 Agustus 2020 dan PROMO JSM ALFAMART Diskon Hanya 3 Hari

Pertama yaitu graduasi alamiah atau sudah tidak memiliki komponen, kedua adalah graduasi mandiri atau atas keputusan KPM keluar dari kepesertaan. Dan ketiga graduasi sejahtera ditunjukan dengan kenaikan taraf kesejahteraan ditandai meningkatnya pendapatan.

"Berdasarkan data di e-PKH, dari total keseluruhan yang telah dinyatakan graduasi sebesar 68,9 persen didominasi oleh graduasi alamiah, 14,36 persen graduasi mandiri dan 16,66 persen graduasi sejahtera," kata Pepen Nazarudin saat hadir dalam acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program PKH Provinsi Jawa Timur tahun 2020 di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (20/8/2020).

Hingga bulan Juli 2020, dari target 1 juta KPM yang telah mengalami graduasi tercatat sebanyak 711.126 atau 71,11 persen dari target. Masih didominasi graduasi alamiah atau nonkomponen.

Sedangkan jumlah graduasi KPM PKH di Jawa Timur, sampai dengan bulan Juli 2020 sebanyak 132.767 dengan rincian graduasi sejahtera 12.218 atau 9,2 persen, graduasi mandiri 24.993 atau 18,82 persen graduasi nonkomponen 95.556 atau 71,97 persen.

Pepen menambahkan, strategi graduasi yang saat ini diterapkan melalui integrasi skema graduasi dengan program pemberdayaan. Ini untuk memastikan peserta graduasi tidak jatuh miskin kembali.

"Skema dilakukan dengan mengakseskan KPM yang telah memiliki rintisan usaha dan KPM graduasi dengan berbagai program pemberdayaan," imbuh Pepen.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, seluruh penerima PKH di Jawa Timur seluruhnya adalah perempuan.

• Sindiran Bilqis Pada Ibunya Ayu Ting Ting Terkait Sosok Ayah: Bunda Sukses tapi Belum Cari Papa Kan?

• Gadis di Bondowoso Diperkosa Seusai Keroki Pelaku, Ayah Kandung Berdalih Ada Roh Jahat yang Menempel

• Penyelundupan 44.153 Ekor Benih Lobster di Trenggalek Digagalkan, Kejahatan Terendus di Check Point

Menurutnya, para kaum perempuan ini harus bisa melalui graduasi dengan punya usaha produktif dan kreatif dari Kemensos.

"Kami berharap PKH mampu mengurangi angka kemiskinan di Jatim. Terjadi kenaikan angka kemiskinan di Jatim pada Maret 2020 dibandingkan dengan September 2020 lalu. Dimana pada September lalu angka kemiskinan adalah 10,20 persen menjadi 11,09 persen atau ada kenaikan 0,89 persen," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Khofifah Indar Parawansa, dibutuhkan rekonsiliasi-rekonsiliasi data masyarakat desa dari pendamping PKH dan pendamping desa.

Rekonsiliasi di Pemprov Jawa Timur ini nanti dipadukan antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian disambungkan program Kemendes dengan Kemensos.

"Ini perlu karena kemiskinan di pedesaan wilayah Jatim ini cukup tinggi dan data-datanya akan kami lihat untuk mengintervensi supaya lebih efektif," ujarnya.