Breaking News:

Pilkada Surabaya 2020

Giliran KIPP Jatim Laporkan Wali Kota Risma ke Bawaslu Surabaya, Dinilai Menyalahi Aturan Pilkada

Bawaslu Surabaya menerima 12 aduan terkait Pilkada Surabaya 2020. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim melaporkan Wali Kota Risma.

Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM (Grafis: Aqwamit Torik)
Pilkada Surabaya 2020 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Bawaslu Kota Surabaya sejauh ini sudah menerima 12 aduan terkait Pilkada Surabaya 2020.

Informasi yang diterima TribunMadura.com, laporan yang masuk tersebut pun beragam.

"(Laporannya) Iya macam-macam," kata Ketua Bawaslu Kota Surabaya, M Agil Akbar saat dikonfirmasi, Jumat (2/10/2020).

Laporan terbaru yang masuk ke Bawaslu Surabaya dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim yang melaporkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. 

Rizky Billar Blak-blakan Cemburu Lihat Lesty Kejora dan Hari LIDA, Ungkap Kekesalan: Lebay Banget

Jadwal TV 2 Oktober 2020: Acara Hari Ini di GTV, Kompas TV, NET TV, RCTI. SCTV, Trans 7 dan Trans TV

Aji Santoso Berkomitmen Tetap Lanjutkan Program Latihan Persebaya Surabaya saat Liga 1 2020 Ditunda

Ketua KIPP Jatim, Novli Bernado Thyssen mengatakan pihaknya menduga Wali Kota Risma menyalahi aturan.

Diantaranya, terkait deklarasi salah satu paslon yang sebelumnya dilakukan di Taman Harmoni dan dihadiri Risma.

Serta, adanya gambar Risma dalam baliho salah satu paslon. Terlepas siapa yang memasang, dia menganggap Risma membiarkan hal itu.

"Dugaan Pelanggaran pasal 71 ayat 3 UU 10 tahun 2016, dimana disebutkan bahwa kepala daerah, baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota dilarang menyalahgunakan kewenangan program, kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon terhitung sejak enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon," kata dia.

KIPP Jatim sudah mendatangi Bawaslu Surabaya. Mereka juga membawa bukti berupa gambar sebagai penyerta laporan.

"Kami tidak mempermasalahkan Risma mau memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon atau tidak, tapi dia harus bisa memposisikan diri, antara jabatan dia sebagai Wali Kota dengan jabatan sebagai pengurus partai politik," tambah Novli.

Download Lagu MP3 Before You Go Lewis Capaldi, Viral di TikTok, Lengkap dengan Video Klip dan Lirik

Download MP3 Kumpulan Musik Lagu Minang Terbaru Thomas Arya, Kau Tetap Di Hati hingga Berbeza Kasta

Update Corona Gresik Kamis 1 Oktober 2020, Tembus 3.258 Kasus Covid-19, Tambah 14 Pasien Sehari

Scorpio Perlu Tips Kesehatan hingga Libra Tinggalkan Ego, Inilah Ramalan Zodiak Jumat 2 Oktober 2020

Pasalnya, selain sebagai Wali Kota Surabaya, Risma juga menjabat sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan

Disamping itu, belasan laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Surabaya terhitung mulai dari tahapan sebelum penetapan paslon hingga kemarin.

Rinciannya, sekitar delapan laporan masuk sebelum penetapan paslon. Dan empat laporan pasca penetapan.

Menurut Agil, laporan yang masuk sebelum penetapan sudah selesai diproses. Karena memang ada batas waktu.

Sementara sisanya, masih terus dilakukan tindaklanjut. Bawaslu perlu mempelajari secara seksama laporan yang masuk.

"Sesuai prosedur, dikaji dulu terus dibahas pleno," ujarnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved