Demo Tolak Omnibus Law di Kota Batu

BREAKING NEWS Anggap DPR RI Tidak Mewakili Suara Rakyat, IMM Malang Raya Tolak Omnibus Law di Batu

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Kota Batu, Jumat (23/10/2020).

Penulis: Benni Indo | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/BENNI INDO
Aksi demo Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang Raya menolak Omnibus Law di deoan Balaikota Among Tani, Kota Batu, Jumat (23/10/2020). 

TRIBUNMADURA.COM, KOTA BATU - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kota Batu, Jumat (23/10/2020).

Mereka melakukan orasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu dan di Balaikota Among Tani.

Masa berjumlah 15 orang dengan mengendarai satu pikap dan beberapa sepeda motor.

Koordinator Lapangan, Agus Muin mengatakan, aksi yang dilakukan di Kota Batu merupakan bentuk kampanye penolakan terhadap Omnibus Law.

Baca juga: Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan Ajukan Tambahan Alat Perekam e-KTP ke Pemkab, Server Sempat Jebol

Baca juga: BMKG Rekam Fenomena La Nina Masuk Perairan Indonesia Timur, Kabupaten Bangkalan Rapatkan Barisan

Baca juga: Kekesalan Gisel Lihat Instagram Wijin Bak Asrama Putri, Nikita Mirzani: Punya Cewek Masih Selingkuh?

Baca juga: 4 Sumber Kekayaan Nathalie Holscher yang Tak Tersorot, Kekasih Sule Kini Pamerkan Rumah Mewahnya

Selama ini, aksi selalu terjadi di Kota Malang.

"Kami juga rencanakan ke Kabupaten Malang. Ini bagian dari edukasi dan sosialisasi penolakan Omnibus Law," ujar Agus, Jumat (23/10/2020).

Agus berpendapat, pembentukan Omnibus Law sangat minim partisipasi rakyat. Omnibus Law pun dianggap cacat prosedural.

Tidak terlibatnya masyarakat secara luas dalam rangka pembuatan Omnibus Law juga dianggap sebagai kegagalan anggota DPR RI.

Agus mengatakan para anggota DPR RI, yang merupakan wakil rakyat, tidak mendengar aspirasi rakyat.

"Masyarakat harusnya ikut terlibat tapi pada kenyataannya tidak. Anggota DPR tidak mewakili suara rakyat," terangnya.

IMM Malang Raya memiliki kajian akademis terkait Omnibus Law yang banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Beberapa di antaranya, dalam aspek ketenagakerjaan, IMM Malang Raya menilai Omnibus Law berpotensi menyingkirkan hak-hak pekerja, sebaliknya justru membuka kebutuhan untuk investasi dan ekonomi.

"Padahal, dalam hubungan industrial, perlindungan pekerja merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah," tulis dalam selebaran yang dibagikan oleh aktivis IMM Malang Raya.

Agus pun mengatakan kalau jalan untuk judicial review sangat tidak efektif saat ini. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang Raya berkomitmen untuk terus menyuarakan penolakan dengan cara turun ke jalan.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved