Breaking News:

Kabar Baik! BLT UMKM Rp 2,4 Juta Bakal Diperpanjang hingga Tahun Depan, Ini Penjelasan Menkop UKM

Kabar baik bagi para pemilik UMKM di Indonesia, sebab bantuan BLT UMKM sebesar Rp2,4 juta akan diperpanjang hingga tahun 2021.

Tangkapan Layar depkop.go.id
BLT UMKM Rp 2,4 Juta diperpanjang hingga tahun depan. 

TRIBUNMADURA.COM - Kabar baik bagi para pemilik usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia, sebab bantuan BLT UMKM sebesar Rp2,4 juta akan diperpanjang hingga tahun 2021.

BLT UMKM sebesar Rp 2,4 juta diharapkan dari bantuan sosial langsung ini kalangan UKM yang terdampak akibat pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) mulai produktif dan menggulirkan lagi usaha mereka.

Pendaftaran BLT UMKM Rp 2,4 Juta saat ini telah memasuki tahap ke dua dan masih membuka pendaftaran sampai akhir November 2020.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau BLT sebesar Rp 2,4 juta direncanakan diperpanjang hingga tahun depan atau minimal pada kuartal I-2021.

Rencana tersebut ingin dilakukan karena melihat jumlah peminatnya yang masih cukup tinggi.

"Oleh sebab itu, kami akan terus melakukan evaluasi untuk dilanjutkannya program ini hingga tahun depan atau setidaknya hingga kuartal I-2021," ujar Teten saat diskusi webinar 82 Tahun Sinar Mas, Kamis (12/11/2020), dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya beberapa waktu yang lalu, Teten telah meminta masyarakat yang ingin mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta ini untuk segera cepat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan diri ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Lalu, pada saat mendaftar, masyarakat harus membawa data-data yang dibutuhkan, mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, beserta kartu tanda penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, bidang usaha, hingga nomor telepon.

Teten menyatakan, tidak semua pelaku usaha mikro yang layak mendapatkan bantuan hibah ini.

Sebab, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable), mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul dan bukan berasal dari anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, ataupun pegawai BUMN/BUMD.

Halaman
1234
Editor: Elma Gloria Stevani
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved