Wacana Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Madiun Ponorogo, PT KAI Akui Akan Rawan Penolakan Warga

TRBUNMADURA.COM, PONOROGO - Wacana reaktivasi jalur rel kereta api Madiun - Slahung Ponorogo kembali muncul.

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) telah melakukan pengkajian wacana reaktivasi tersebut mulai mengecek kondisi jalur, potensi angkutan, hingga pentarifan.

"Hasilnya ada 2 opsi reaktivasi yaitu sepenuhnya menggunakan rel eksisting atau sebagian menggunakan jalur baru," ucap Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko, Senin (30/11/2020).

Ixfan menyebutkan saat ini di jalur rel kereta api Madiun-Slahung sepanjang 58 Km tersebut banyak ditempati oleh masyarakat, baik yang tertib menyewa maupun yang tidak.

"Reaktivasi ini momen penting bagi kami karena ini tanah negara yang diamanahkan ke kami untuk dikelola mencari pendapatan sebagai kontribusi kepada pemerintah," lanjut Ixfan.

Baca juga: Pemain Manchester United Bahagia Bisa Bergabung dengan AC Milan Meski Hanya Pinjaman, ini Sebabnya

Baca juga: Andika Mahesa Atau Babang Tamvan Kembali Gabung dengan Grup Kangen Band Lagi, Akui Sempat Tak Terima

Baca juga: Cuti Bersama Dipotong Tiga Hari, Berikut Daftar Terbaru Lengkap Hari Libur Nasional Akhir Tahun 2020

Ixfan tidak menutup mata bahwa nantinya akan ada dampak atau bahkan konflik sosial dengan diadakannya reaktivasi ini.

"Untuk masalah resistensi warga tentu kami berharap akan ada kolaborasi antara dengan Pemda, dan Ditjen perkeretaapian," lanjutnya.

Walaupun dalam kontrak tersebut disebutkan jika salah satu pihak tidak bersedia untuk memperpanjang kontrak maka lahan tersebut akan dikembalikan ke PT KAI.

"Kalau kontraknya masih ada atau belum habis, akan ada pengembalian biaya," jelasnya.

Ixfan menyebutkan, timeline dari rencana tersebut akan direalisasikan pada tahun 2025-2030.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono mendukung jika memang ada wacana reaktivasi jalur kereta api dari Madiun-Slahung.

"Kalau kebijakan pemerintah ya harus kita dukung," ucap Agus, Kamis (3/2/2020).

Agus menyadari akan ada banyak penolakan jika kebijakan tersebut dilaksanakan.

"Tapi ini kebijakan pemerintah, tentu akan kita jalankan.

Kita lakukan pendekatan karena ini haknya KAI yang akan mereka fungsikan kembali," jelasnya.

"Jadi semampu kita, akan kita dukung sepanjang ini tidak merugikan betul masyarakat kita," lanjutnya.

Pemkab Ponorogo sendiri, sebenarnya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih sejumlah aset KAI untuk dikelola Pemda.

"Kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Tapi pada prinsipnya, apapun yang diputuskan pemerintah pusat kita laksanakan," pungkasnya.