Risma Dilantik Jadi Mensos, DPRD Surabaya Tunggu Surat Pemberhentian Wali Kota dari Kemendagri

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik menteri baru Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/12).

Ada enam menteri baru yang diperkenalkan Jokowi di teras Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/12). Selain enam menteri, pelantikan menteri juga akan diikuti pelantikan pimpinan lembaga dan wakil menteri.

Pada pelantikan menteri hari ini, mereka yang akan disumpah jabatan adalah Tri Rismaharini(Risma) sebagai menteri sosial, SandiagaUno sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif,serta Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri kesehatan.

Kemudian ada Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri agama, Muhammad Luthfi sebagai menteri perdagangan, serta Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Beberapa pimpinan lembaga dan wakil menteri yang akan dilantik itu adalah Irjen Pol PetrusReinhardGoloseyang akan menggantikan Komjen Pol Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Letjen TNI M Herindra menjadi Wakil Menteri Pertahanan menggantikan Sakti Wahyu Trenggono yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tri Rismaharini sudah resmi dilantik menjadi Menteri Sosial RI di Kabinet Indonesia Maju. Diketahui, Risma masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. 

Terkait hal itu, DPRD Surabaya masih menunggu surat pemberhentian Risma sebagai Wali Kota dari Kemendagri setelah dilantik menjadi Menteri Sosial. 

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan pihaknya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yaitu UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga: Petani di Pamekasan Tewas Setelah Digigit Ular Tanah saat Mencari Pakan untuk Ternaknya di Sawah

Baca juga: Tempat Wisata di Kabupaten Malang Tutup Saat Libur Akhir Tahun, Dishub Berjaga di Titik Rawan Macet

Baca juga: Cek Namamu Sekarang! Simak Cara Pencairan Dana PIP Rp 1 Juta Per Siswa, Login di pip.kemdikbud.go.id

"Kami di DPRD mengacu dengan ketentuan tersebut maka menunggu surat pemberhentian dari Mendagri," kata Adi, saat ditemui di kantornya, Rabu (23/12/2020). 

Dalam undang-undang itu, sebagaimana tercantum di pasal 78 ayat 2, Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah memang dapat diberhentikan lantaran beberapa sebab.