Risma Ungkap Alasan Kemensos Hentikan Program Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19

Reporter : Yusron Naufal Putra | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengungkap sejumlah alasan pemberhentian program santunan kematian untuk ahli waris korban meninggal dunia akibat Covid-19.

Tri Rismaharini mengatakan, santunan kematian untuk ahli waris korban meninggal dunia akibat Covid-19 dihentikan lantaran menipisnya anggaran di Kementerian Sosial.

Baca juga: Sekumpulan Anak Punk Hadang Laju Truk Trailer di Tuban, Sopir Kaget hingga Hantam Rumah Warga

Baca juga: Akhir Mengerikan PSK Mojokerto usai Layani Pelanggan, Tewas dengan Mata sampai Mulut Keluarkan Darah

Baca juga: Berkas Kasus Perzinahan Oknum ASN Bidan Sampang Dikembalikan, Kejari Nyatakan Berkas Belum Lengkap

"Terus dapat dari mana uangnya," kata Tri Rismaharini saat ditemui disela kunjungannya ke Balai Kota Surabaya, Minggu (28/2/2021).

"Jadi nggak mungkin saya mengada-ngadakan, juga dari mana," sambung Risma.

Sebelumnya memang ramai jadi perbincangan Kemensos yang menyetop santunan Rp 15 juta untuk korban kematian Covid-19.

Namun, pada tahun ini, ahli waris tidak bisa lagi mengajukan santunan kematian korban Covid-19.

Anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut dinilai besar.

Di sisi lain, menurut Risma, pada masa pandemi ini pos anggaran di kementerian memang banyak yang beralih.

Banyak program sudah dipotong untuk penanganan Covid-19.

Di Kemensos sendiri, pos anggaran yang paling besar adalah untuk bantuan sosial.

Baca juga: Kota Surabaya Punya 3 Ikon Baru, Ada Jembatan Joyoboyo hingga Museum Olahraga, Diresmikan Maret 2021

Baca juga: Petani Tambak di Gresik Tewas saat Hendak Panen Ikan Bandeng, Tak Sempat Dirawat di Rumah Sakit

"Dan untuk bantuan sosial itu warga sudah menunggu, ndak mungkin kan itu (anggaran) dipindahkan," ungkap mantan Wali Kota Surabaya itu.

Faktor lain yang diungkap Risma yaitu terkait administrasi.

Risma mengatakan kebijakan pemberian santunan itu sebelumnya juga dinilai kesalahan administrasi.

"Jadi mestinya kalau keluarkan kebijakan seperti itu tuh menteri," ucap dia.

"Tapi saat itu yang membuat edaran, mungkin bulan Juni itu plt direktur," lanjutnya.

"Sebetulnya itu ndak boleh sudah melampaui kewenangan dari direktur," terang Risma.

Baca juga: Gundukan di Saluran Air Perumahan ini Awalnya Dikira Kasur, Setelah Dilihat Warga Ternyata Ada Mayat

Baca juga: Simak Cara Tes GeNose sebagai Syarat Perjalanan Kereta, Jangan Makan atau Merokok sebelum Diperiksa