Breaking News:

Berita Pamekasan

Polemik Pemberhentian 7 Perangkat Desa Nyalabuh Daya Inkrah, PTUN Batalkan SK Pemberhentian

Polemik 7 Perangkat Desa Nyalabuh Daya Kabupaten Pamekasan, Madura yang diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa setempat, dinyatakan inkrah.

TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Ach Supyadi (tengah) Kuasa Hukum ke-7 Perangkat Desa Nyalabuh Daya yang diberhentikan oleh Kades saat menggelar konferensi pers di aula Hotel Ramayana Pamekasan, Kamis (7/1/2021) malam. 

Ia mengaku, langkah selanjutnya yang akan pihaknya lakukan hanya menunggu masa waktu 21 hari agar Kades Nyalabuh Daya segera melakukan pengangkatan kembali terhadap 7 perangkat desa yang diberhentikan terebut.

Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka pihaknya akan melaporkan Kades Nyalabuh Daya ke Inspektorat karena telah melanggar Undang-Undang dan tidak menjalankan Keputusan Pengadilan.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 7 Perangkat Desa Nyalabuh Daya, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan, Madura yang diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa setempat, dinyatakan menang di tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya pada 22 Desember 2020.

Hal ini diutarakan oleh Ach Supyadi, Kuasa Hukum dari 7 Perangkat Desa Nyalabuh Daya saat menggelar konferensi pers di aula Hotel Ramayana Pamekasan, Kamis (7/1/2021) malam.

Pengacara kondang asal Sumenep itu menceritakan, saat 7 Perangkat Desa Nyalabuh Daya diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa setempat, langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Kata dia, hasil jerih payah yang pihaknya lakukan untuk mengungkap fakta melalui persidangan, memperoleh hasil putusan dari Majelis Hakim (MK) yang memenangkan 7 Perangkat Desa Nyalabuh Daya yang diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa setempat.

"Dalam polemik ini, Kepala Desa Nyalabuh Daya sebagai tergugat dan sebagai pihak yang dikalahkan oleh Majelis Hakim," kata Ach Supyadi kepada sejumlah media.

Menurut Ach Supyadi, isi putusan dari PTUN Surabaya menerangkan bahwa Surat Keputusan (SK) pemberhentian 7 Perangkat Desa Nyalabuh Daya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat tidak sah secara hukum dan harus dicabut.

Kata dia, karena SK pemberhentian dari Kepala Desa Nyalabuh Daya itu sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, maka harus diterbitkan SK baru untuk mengembalikan jabatan 7 Perangkat Desa Nyalabuh daya ke jabatan semula.

"Setelah putusan PTUN Surabaya itu dikeluarkan, kami juga sudah menyampaikan kepada pihak tergugat, bahwa ada waktu 14 hari untuk melakukan banding," ujarnya.

Halaman
1234
Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved