Breaking News:

Berita Pamekasan

Bupati Pamekasan Minta Sekda Panggil Oknum ASN yang Diduga Adukan Rencana Pemotongan TPP ke NGO

Oknum ASN Pamekasan diduga mengadukan perihal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ke Kantor Non-Governmental Organization (NGO).

TRIBUNMADURA.COM/KUSWANTO FERDIAN
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam. 

Reporter: Kuswanto Ferdian | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengintruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Totok Hartono, agar segera memanggil oknum ASN yang diduga mengadukan perihal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ke Kantor Non-Governmental Organization (NGO).

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan, tindakan oknum ASN yang diduga mengadukan perihal TPP ke salah satu kantor NGO yang berada di wilayah Pamekasan tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dari Sekda Pamekasan.

Baca juga: Pembangunan Jalan Tol Malang Selatan, Harga Tanah di 4 Kecamatan Kabupaten Malang Diprediksi Naik

Baca juga: Soal Kabar Presiden 3 Periode, Jokowi: Saya Tidak Ada Niat, Tidak Ada Juga Berminat

Menurut dia, seandainya kehadiran oknum ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan ke kantor NGO tersebut diketahui secara langsung, maka pihaknya akan segera memanggil pihak terkait untuk dievaluasi.

Sebab, kata dia, tindakan itu bisa membahayakan dan bisa merusak citra pemerintah.

"Justru yang paling bahaya itu kalau ada ASN datang ke kantor NGO. Kok ada ASN datang ke kantor NGO, kalau saya tahu, saya evaluasi ASN itu. Karena ASN yang begitu itu, gak boleh. Pak Sekda, panggil ASN itu dong," kata Baddrut Tamam, Selasa (16/3/2021).

Bupati yang akrab disapa Ra Baddrut ini juga menjelaskan, mengenai pemotongan TPP ASN, saat ini pihaknya masih akan melakukan beberapa kajian.

Rencana dia, pemotongan TPP ASN ini, nantinya akan diberikan kepada masyarakat, dan semata-mata untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Demo Listrik Kepulauan Kangean Ricuh, Satu Mahasiswa Tak Sadarkan Diri di Depan Gedung DPRD Sumenep

Baca juga: Pilkades Serentak 2021 di Sampang Dikabarkan Ditunda hingga 2025, Begini Kata Sekda Yuliadi Setiawan

Sebab, menurut dia, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, keterpenuhan ekonomi masyarakat sangat penting untuk diperhatikan.

Sementara, kehidupan ASN sudah ditanggung oleh Negara.

"Justru TPP ini baik, karena pemerintah lebih mengutamakan rakyat. Jadi ASN itu merelakan diri TPPnya diberikan kepada rakyat. Karena sekarang ekonomi masyarakat sedang sulit," paparnya.

"Jika sebagian diambil untuk bencana alam yang saat ini dialami, seperti tanah longsor di daerah Pantura dan jalan poros Pegantenan - Batumarmar serta beberapa musibah lainnya. Lalu, apa yang salah," imbuh Ra Baddrut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunMadura.com, oknum ASN yang mendatangi kantor NGO yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan tersebut, diduga meminta pendampingan terhadap sekelompok NGO atau yang kerap dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengkawal perihal kebijakan pemerintah Kabupaten Pamekasan mengenai penghapusan TPP ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved