Demo Mahasiswa di Sumenep soal Penyaluran BPNT, Massa Desak Kepala Dinsos Mundur dari Jabatannya

Reporter : Ali Hafidz Syahbana | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Aktivis Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) mengancam akan mengadukan persoalan penyaluran BPNT di Kabupaten Sumenep ke Bupati Achmad Fauzi.

Massa menyebut, Dinas Sosial tidak profesional dalam penyaluran bantuan tersebut.

"Biar tidak main-main kami akan adukan persoalan BPNT ini ke bapak Bupati Sumenep, Achmad Fauzi bupati Sumenep terpilih," teriak Faisal Akbar, koordinator massa aksi saat unjuk rasa di depan kantor Dinsos Sumenep, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Cerita Pahit Suami Bu Kades, Diusir dari Rumah Karena Bongkar Skandal Perzinahan Istri: Chat Mesra

Baca juga: Dalam Keadaan Sekarat, Gadis Pemandu Lagu asal Malang Dinodai Teman Pacarnya Sebelum Meregang Nyawa

Baca juga: Ditemukan Tanpa Busana, Gadis yang Tewas di Kamar Hotel Diduga Wanita Pramuria, Ponsel Beber Bukti

Bahkan dengan lantang, massa aksi berteriak meminta Kepala Dinas Sosial Sumenep mundur dari jabatannya.

Massa menilai, Mohammad Iksan tidak berpihak pada masyarakat dan tidak becus dalam merealisasikan program bantuan sosial melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Kami minta Kadinsos mundur dari jabatannya, karena sudah tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya sudah jelas, pelaksanaan penyaluran BPNT ini amburadul," teriaknya.

Unjuk rasa kali ini kata Faisal Akbar tidak main-main, sudah cukup lama menurutnya melakuakn investigasi yang dilakukan pihaknya.

Ternyata di lapangan, pihanya mengaku menemukan banyak program BPNT yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

Salah satunya, banyak keluarga penerima manfaat (KPM) menerima beras tidak layak konsumsi, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Ganding, Guluk-guluk, Pasongsongan, Bluto, Lenteng dan di Kecamatan Dasuk.

"Hari ini Klkami minta Dinsos menindaklanjuti temuan kami ini, karena kami tidak ingin program BPNT sama nasibnya dengan program beras miskin (Raskin) atau Bulog," pintanya.

Selain itu katana fakta lain menunjukkan bahwa juga pihaknya menemukan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sejatinya dipegang oleh penerima bansos, tapi ternyata dipegang langsung oleh agen atau e-Warung.

"Sesuai aturan, KKS itu harus dipegang oleh penerima bansos, tapi di Sumenep tidak demikian. Malah justeru dipegang oleh agen. Apa-apaan ini," ungkap Faisal Akbar.

Kinerja Dinsos selama ini katanya, pantas untuk dipertanyakan. Sebab, Dinsos dinilai lemah dalam melakukan kontrol terhadap realisasi program BPNT.

"Sekali lagi kami katakan bapak, akan kami laporkan kinerja Kepala Dinsos ke Bupati bahwa kinerjanya mengawal program tidak maksimal," teriaknya.