Breaking News:

Berita Jawa Timur

Bisa Sebabkan Ledakan, Regulator Elpiji Merek ini Dilarang Dipakai, Warga Diimbau Lapor Jika Temukan

Polda Jatim menyita ribuan regulator elpiji bertekanan rendah dengan merek Starcam dan Destrex.

TRIBUNMADURA.COM/SYAMSUL ARIFIN
Rilis kasus regulator elpiji ilegal di Polda Jatim, Senin (5/4/2021). 

Reporter ; Syamsul Arifin | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Polda Jatim mengimbau masyarakat di Jawa Timur agar mewaspadai peredaran regulator elpiji bertekanan rendah yang diduga ilegal.

Sebelumnya, Polda Jatim menyita ribuan regulator elpiji bertekanan rendah dengan merek Starcam dan Destrex.

Kedua merek regulator elpiji bertekanan rendah ini berada di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca juga: BERITA MADURA TERPOPULER: Tak Ada Lokasi Bazar Takjil di Sampang - Waktu Bupati Sumenep di Keraton

Baca juga: Kisah Jenazah Bapak dan Anak Dimakamkan Dalam Satu Liang Lahat, Sebelumnya Meninggal Selisih 2 Jam

Baca juga: Sudah Punya 5 Cucu, Nenek Sutarwiyah Antusias Ikut Ujian Kejar Paket C di Mojokerto, Sempat Grogi

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan merek regulator tersebut untuk melapor ke kepolisian.

Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, regulator tersebut dapat membahayakan penggunanya.

"Nanti akan kita tindak lanjuti. Karena yang jelas, dari hasil uji coba di Badan Uji Laboratorium Balai Besar Logam dan Mesin atau BBLM dan Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T) sangat berbahaya bagi masyarakat yg menggunakan,"

"Karena dari kebocoran dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran," kata Kombes Gatot, Senin (5/4/2021).

Adapun harga dari regulator yang sempat beredar di masyarakat itu tak jauh beda dengan regulator yang ada pada umumnya.

Setelah terungkapnya kasus ini, produsen atau pabrik yang membuat regulator tersebut ditutup oleh polisi.

Atas perbuatan ini, polisi menyangkakan tersangka dengan dua pasal di antaranya Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Lalu, Pasal 66 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp35 Miliar.

Baca juga: Menpan Tjahjo Kumolo Ingatkan Sanksi Tegas ASN Nekat Mudik Lebaran: Peringatan sampai Potong Gaji

Baca juga: Mau Buang Sampah, Warga Trenggalek Kaget Ada Mayat Pria Tersangkut di Tepi Sungai dengan Bekas Luka

Baca juga: Gaet Wisatawan, Wisata Malang Halal Terus Dikembangkan, Upaya Pemkot dalam Pemulihan Ekonomi

Penulis: Syamsul Arifin
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved