Curhat Guru Honorer Soal Kesejahteraan, ada Tiga Poin Penting, Soal Sejahtera Hingga BPJS

Reporter : Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Banyak guru yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Non Kategori Dua (K2) Kabupaten Sumenep hingga kini mengaku belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Dari keluhan itulah, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) serap aspirasi pendidikan tematik dengan tema "Guru honorer dalam kebijakan pendidikan Sumenep".

Serap aspirasi kali ini berlangsung di kantor DPKS, tepatnya di Jalan Raya Trunojoyo Sumenep pada hari Jumat (23/4/202) 09.00 WIB.

Ketua Forum Guru Honorer Non K2 Sumenep, Buhari mengaku ada tiga poin penting yang selama ini menjadi keluhan dan harapan para guru honorer.

Tiga poin penting itu diantaranya, pertama soal kesejahteraan para guru honorer non K2.

Baca juga: Ternyata Dalam Kondisi Hamil, Begini Nasib Janin yang Dikandung Mayat Perempuan yang Ditemukan

Baca juga: Kata Pakar soal Black Out Kapal Selam dan Temuan Tumpahan Minyak pada Kasus Kapal Selam Nanggala 402

Baca juga: Terbongkar Sudah Kedok Tempat Karaoke Akibat Dua Pemandu Lagu yang Bertengkar, Berujung Viral

"Kesejahteraan ini seperti apa yang diterima senior kita (K2) yakni insentif," kata Buhari pada TribunMadura.com.

Untuk poin yang kedua katanya, yakni jaminan kesehatan para guru honorer.

Misalkan terima BPJS Kesehatan.

"Ke tiga adalah SK Bupati Sumenep," ungkapnya.

Dari itu, dengan adanya aspirasi yang disampaikan langsung melalui DPKS ini diharapkan bisa menjembatani atau bisa disampaikan langsung ke Pemerintah, khususnya untuk Bapak Bupati Sumenep.

"Tiga poin dari kesimpulan pertemuan ini, kami berharap DPKS ini setidaknya bisa menjembatani kami ke Bapak Bupati Sumenep, baik ke Dinas Pendidikan dan BKD," harapnya.

Sekretaris DPKS, Mohammad Suhaidi mengtakan, dengan keluhan atau persoalan yang terjadi pada guru honorer non K2 itu pihaknya berjanji akan mengawal langsung.

"Barusan sudah banyak persoalan yang disampaikan oleh teman-teman guru honorer non K2, mulai dari kesejahteraan, keadilan, legalitas dan masa depannya disampaikan ke kami," kata Mohammad Suhaidi.

Pria yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di wilayah Keraton Sumenep ini mengaku dalam waktu dekat akan menyampaikan pada pemerintah daerah persoalan tersebut.

"Kami akan menyampaikan persoalan-persoalan para guru honorer non K2 ini pada pemerintah daerah, pada Bapak Bupati atau pada tim ahli bapak Bupati di bidang pendidikan. Kenapa, karena ini menjadi perhatian kita bersama sebagai pejuang bangsa m3ncerdaskan anak didiknya," katanya.