Berita Jawa Timur
Kalangan DPRD Jatim Tolak Wacana PPN Sembako dan Sekolah, Singgung Efek Krisis Ekonomi Masyarakat
Wacana pemerintah untuk menarik pajak pertambahan nilai (PPN) bahan pokok sembako dan pendidikan mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD Jatim
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
lihat foto
Padahal dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tak dikenakan PPN.
Penolakan yang sama juga disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono. Menurut anggota Komisi B itu, wacana itu harus ditinjau ulang dan dikaji betul.
Sebab, selama ini beberapa sektor seperti pertanian dan kelautan banyak mengeluh terutama di masa pandemi Covid-19. Jika hal itu diterapkan tentu akan semakin membuat beban rakyat.
"Saya menolak ini, dengan segala macam pertimbangan dan situasi lapangan. Apalagi draft ini belum dibahas di DPR RI, harapan saya, harus dibahas detil," katanya.
"Ini saatnya wakil rakyat untuk memperjuangkan rakyat," ungkapnya saat dikonfirmasi terpisah.
