Berita Sumenep

Buntut Sejumlah Guru ASN di Sumenep Sering Bolos, Mahasiswa Gelar Demo dan Ungkap Tuntutannya

Sejumlah ASN guru di Sumenep sering bolos hingga berbulan-bulan, mahasiswa gelar demo di depan kantor Dinas Pendidikan Sumenep

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ali Hafidz Syahbana
Mahasiswa GPMS demo di depan Kantor Dinas Pendidikan Sumenep, tuntut terkait Guru PNS di Sumenep yang sering bolos, Kamis (24/6/2021) 

Reporter : Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) yang berasal dari puluhan aktivis mahasiswa menggelar aksi demo di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Kamis (24/6/2021).

Para mahasiswa yang mayoritas dari kepulauan Sumenep ini demo terkait sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di kepulauan sering bolos atau absen mengajar.

Bahkan ada di antara mereka yang bolos mengajar hingga berbulan-bulan.

Puluhan Mahasiswa ini terlihat membawa  sejumlah poster dengan tulisan "Kepulauan Bukan Pembuangan PNS Nakal" tulisanya.

Sebab tudingan dengan tututan diatas, hasil dari temuan mahasiswa di Kepulauan Sumenep, yakni terdapat ASN yang ditugaskan sebagai tenaga pendidik sering tidak masuk kelas alias bolos.

Baca juga: Kepala Desa Masakambing Kabupaten Sumenep Ketahuan Bolos, Camat Masalembu Berikan Teguran

"Sudah bukan rahasia umum lagi, semua sudah tahu kalau oknum tenaga pendidikan yang PNS ini nakal. Masuk beberapa hari, pulang ke daratan berbulan-bulan," kata Korlap Massa Aksi, Andi Kholis.

Atas temuan itu katanya, Disdik Sumenep  dinilai gagal dalam memberikan pengawasan terhadap guru ASN. Utamanya dalam memaksimalkan pendidikan yang ada di Kota Keris.

"Sehingga hal ini yang menjadikan pendidikan di kepulauan Sumenep tidak maksimal dan sedang tidak baik-baik saja," teriak Andi Kholis.

Untuk itu, dirinya meminta agar Disdik Sumenep lebih memerhatikan anak didik yang ada di wilayah kepulauan.

Peserta didik katanya, memiliki hak yang sama dengan anak didik di wilayah daratan ini.

"Pada dasarnya semua anak didik memiliki hak yang sama, jangan biarkan para guru abai dalam bertugas sebagai pendidik di kepulauan," katanya.

Tidak cukup disitu, bahkan Andi Kholis kembali menilai banyak kebijakan di Disdik Sumenep yang tidak sejalan dengan keinginan masyarakat.

Bahkan justru berpihak pada petinggi Disdik itu sendiri.

"Disdik harus bisa menerjemahkan keinginan Bupati dan Wabup Sumenep,  dimana salah satu visi dan misinya adalah membangun kepulauan melalui pendidikan," sambungnya.

Di tempat yang sama, Plt. Kepala Disdik Sumenep, Moh. Iksan mengaku bahwa pendidikan di Sumenep sekarang ini memang dalam masa pandemi Covid-19.

Sehingga katanya, pembelajaran bagi peserta didik dilakukan secara daring.

Dalam prosesnya diakui memang ada kendala dan utamanya di wilayah kepulauan.

"Saya akui memang ada kendala jaringan untuk pembelajaran sistem daring bagi siswa yang ada di kepulauan," kata Moh Iksan.

Perihal temuan mahasiswa soal adanya tenaga pendidik nakal, Moh. Iksan mempersilakan untuk dilaporkan dengan identitas dan bukti sesuai fakta di lapangan.

"Jika memang ada guru yang tidak aktif, silakan sampaikan ke kami, dan aksi ini juga bagian dari kepedulian masyarakat," jawabnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved