Breaking News:

Virus Corona di Surabaya

Kota Surabaya Siap Jalankan PPKM Darurat, Ini Permintaan Wali Kota Eri Cahyadi kepada Warga

Pemkot Surabaya siap menjalankan PPKM Darurat . Cak Eri meminta kesadaran masyarakat untuk saling membantu. Kuncinya pada kolaborasi.

TribunMadura.com/Bobby Constantine Koloway
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Bobby Koloway

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan akan mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, termasuk Surabaya. Rencananya, kebijakan tersebut berlaku 3-20 Juli 2021.

"Kami jalankan sesuai dengan edaran (pemerintah pusat)," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis (1/7/2021).

Nantinya, aturan tersebut akan diturunkan melalui petunjuk teknis.

"Prinsipnya, kami in line dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi," kata Cak Eri.

Tak berhenti di sini, Cak Eri meminta kesadaran masyarakat untuk saling membantu. Kuncinya pada kolaborasi.

"Prinsipnya, jangan sampai (kasus Covid-19) bertambah," katanya.

Apabila kasus Covid bisa ditekan, maka akan membawa dampak ikutan lainnya, termasuk di sektor ekonomi.

"Bagaimana warga Surabaya bisa membantu warga lainnya sehingga ekonomi nantinya terus berjalan," katanya.

"Juga, bagaimana agar anak bisa bermain lagi seperti dulu. Mari bersama, warga Surabaya yang bisa saling menjaga," imbuhnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Pusat memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku 3-20 Juli 2021.

Hal ini diumumkan Presiden Joko Widodo melalui YouTube Sekretariat Presiden pada hari Kamis (1/7/2021) ini.

"PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden pun menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan tersebut.

PPKM darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali, termasuk Surabaya.

Selama PPKM darurat berlaku, ada 14 cakupan pengetatan kegiatan dalam pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan.

Di antaranya, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00, dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Kegiatan di pusat perbelanjaan seperti mal dan pusat perdagangan ditutup sementara. Restoran rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya boleh menyediakan layanan antar (delivery) dan take away atau bungkus, serta dilarang menerima dine in atau makan di tempat.

Tempat-tempat ibadah yakni masjid, musala, gereja, pura, vihara, kelenteng dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Serta beberapa poin lainnya.

 
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved