PPKM Darurat Bangkalan Hari Pertama, Dinas Sosial Geser Anggaran untuk 4.000 Paket Bantuan Sembako

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan menggeser peruntunkan anggaran untuk menyiapkan sedikitnya 4.000 paket bantuan sembako sebagai respon atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai hari ini, Sabtu (3/7/2021) hingga 17 hari ke depan, Selasa (20/7/2021).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta mengungkapkan, 4.000 paket bantuan sembako diambilkan dari anggaran yang awalnya untuk bantuan fakir miskin senilai Rp 650 juta.

“Akhirnya Bapak Bupati meminta dialihkan bantuan Covid-19 karena terjadi lonjakan kasus Covid-19. Sekarang (anggaran Rp 650 juta) masih berproses di Keuangan,” ungkap Wibagio kepada TribunMadura.com, Sabtu (3/7/2021) malam.   

Bantuan sosial untuk Covid-19 itu dinilai Wibagio masih terlalu minim. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk permohonan tambahan bantuan anggaran.

“Selain ke (Dinas Sosial) provinsi, saya juga mencari tambahan anggaran melalui CSR (Corporate Social Responsibility) namun belum ada tanggapan juga hingga saat ini,” pungkasnya.

Sebelumya, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi PPKM Darurat di Gedung Rato Ebu, Sabtu (3/7/2021) mengungkapkan, penerapan PPKM Darurat sebagai upaya menekan laju lonjakan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan harus dibarengi dengan sikap bijaksana serta humanis saat berinteraksi atau berhadapan dengan masyarakat.

“Di samping tugas berat dalam mengendalaikan penularan virus ini, di sisi lain kita harus bijaksana bahwa masyarakat kita juga sedang mengalami kesulitan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah,” ungkap Ra Latif.

Pola operasi PPKM Darurat di tingkat kabupaten, seluruh Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda)harus bersinergi melakukan pengawasan melekat tempat karantina, memastikan ketersediaan tempat ridur, obat, oksigen, dan tenaga kesehatan.

Selain itu, melaksanakan percepatan vaksinasi, melaksanakan dan mengawasi 3T, memperketat penjagaan dan penyekatan posko, serta melaporkan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melalui WhatsApp Grup.

Ra Latif menyatakan, target dari pelaksanaan PPKM Darurat di Bangkalan yakni menurunkan kasus positif terkonfirmasi. Karena itu diperlukan langkah-langkah deteksi dini, terapeutik, dan vaksinasi hingga terjadi perubahan perilaku masyarakat agar taat protokol kesehatan.

“Seluruh jajaran penegak hukum, kedepankan pendekatan humanis jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang disengaja terkait pelaksanaan PPKM Darurat,” pungkasnya.

Simak artikel lain terkait Kabupaten Bangkalan, Madura, PPKM Darurat

FOLLOW JUGA: