Breaking News:

PPKM Darurat di Bangkalan

Hari Ke-6 PPKM Darurat, Dinas Sosial Bangkalan Pertanyakan Bantuan 20 Ton Beras dari Provinsi Jatim

Rencana pendistribusian bantuan berupa 20 ton beras untuk Kabupaten Bangkalan dari dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak kunjung terealisasi.

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Elma Gloria Stevani
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Polres Bangkalan semakin gencar melaksanakan Operasi Yustisi PPKM Darurat pasca Kabupaten Bangkalan bebas dari zona merah 

Laporan Wartawan TribunMadura.com Network, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Hingga hari keenam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Kamis (8/7/2021), rencana pendistribusian bantuan berupa 20 ton beras untuk Kabupaten Bangkalan dari dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak kunjung terealisasi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta mengungkapkan, hingga saat ini bantuan sosial dari Pemerintah Pusat sehubungan dengan PPKM Darurat belum ada kejelasan.

“Kemarin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur katanya mau memberikan 20 ton beras. Namun hingga sekarang juga belum ada, tidak ada kabar,” ungkap Wibagio kepada TribunMadura.com.

Ia menjelaskan, sejauh ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebatas memberikan bantuan nasi kotak lengkap dengan lauk-pauk kepada sejumlah masyarakat yang tengah menjalankan isolasi mandiri.

Bantuan nasi kotak, lanjutnya, mulai didistribusikan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan pada Senin (5/7/2021) sejumlah 500 kotak bersikan nasi dan lauk pauk. Ke esokan harinya, sejumlah 1.000 kotak nasi, berlanjut sejumlah 1.500 kotak nasi, dan hari ini sejumlah 1.500 kotak nasi.  

“Di satu sisi, nasi kota sangat membantu tapi hanya makan, apa lebih baik dibantu mi instan satu karton misalkan agar bisa memasak berkali-kali,” jelasnya.

Dalam PPKM Darurat, Kabupaten Bangkalan berada di level 3 berdasarkan wilayah kabupaten/kota cakupan PPKM Darurat.

Salah satu instrumen dalam menentukan level tersebut berdasarkan pergerakan angka kematian dalam seminggu terakhir atau Death New Case (7DMA) dibandingkan dengan 7DMA seminggu sebelumnya.

Aturan PPKM Darurat seperti yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 meliputi, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved