Berita Malang
PPKM Darurat Belum Maksimal, PPKM Mikro di Kota Malang Kembali Dikuatkan, Wali Kota Beri Pesan Warga
Penerapan PPKM Darurat di Kota Malang dinilai masih belum maksimal. Pemkot Malang akan memperkuat kembali PPKM mikro.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Madura Network, Sylvianita Widyawati
TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Penerapan PPKM Darurat dinilai masih belum maksimal, sehingga membuat Kota Malang masuk zona hitam secara mobilitas masyarakatnya.
Karenanya, Pemkot Malang akan memperkuat kembali PPKM mikro di Kota Malang.
"Nanti akan kita urai lagi. Pemkot Malang akan memperkuat kembali PPKM mikro," kata Wali Kota Malang, Sutiaji pada wartawan, Rabu (14/7/2021).
Sutiaji menjelaskan, PPKM mikro adalah replika dari kampung tangguh di Kota Malang.
"Kita sebagai yang menginisiasi pertama PPKM mikro kok malah begini," ungkap dia.
Baca juga: Permintaan Peti Mati Meningkat Tajam, Pemilik Usaha Peti ini Malah Merasa Sedih: Bukan Sekadar Laris
"Jadi akan kita kuatkan lagi. Mulai tangguh pangan, tangguh informasi hingga nanti tangguh dalam pemulasaraan jenazah," katanya.
Ia berharap, masyarakat juga harus ikut bergerak dalam penanganan Covid-19 di Kota Malang.
Sesuai konsep pentahelix, harus dikuatkan sama-sama.
Sedang soal wacana skema perpanjangan darurat, wali kota memandang itu sebagai warning dari pemerintah pusat kepada orang-orang yang belum tertib.
"Karena sampai sekarang kita belum menerima surat edaran soal itu. Memang tidak menutup kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang kalau mobilitas selama ini masih tinggi," jelasnya.
Baca juga: Kota Malang Masuk Zona Hitam, Masyarakat Diimbau Patuhi Aturan PPKM Darurat untuk Tekan Kasus Covid
"Mau diperpanjang apa tidak. Mau pilih puasa 14 hari apa 30 hari. Setelah itu kita bangkit atau mau asal asalan," jawabnya.
Dikatakan dia, kalau PSBB dulu daerah bisa inisiasi sendiri. Tapi PPKM program pusat jadi yang menilai pemerintah pusat. .
"Kalau menurut saya, jelas tidak mau meneruskan. Karena tatanan ekonomi sosial yang kena imbasnya," ucap dia.
"Tapi balik lagi. Jika masyarakat tidak tertib dalam upaya memutus mata rantai penularan virus. Yaitu perlu sekali untuk membatasi mobilitas," tambahnya.
