Breaking News:

Berita Malang

PPKM Level 4 di Kota Malang, Aturan Masih Sama dengan PPKM Darurat

Kota Malang masuk level 4. Kebijakan yang diterapkan di level tersebut masih akan sama dengan PPKM Darurat.

Penulis: Mohammad Rifky Edgar | Editor: Elma Gloria Stevani
TribunMadura.com/Rifky Edgar
Wali Kota Malang Sutiaji bersama dengan Kapolresta Malang kota AKBP Budi Hermanto mengikuti rapat koordinasi berkaitan dengan PPKM level 4 di balai kota Malang, Rabu (21/7). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com Network, Mohammad Rifky Edgar

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Pemerintah pusat memperpanjang PPKM Darurat dengan istilah baru yaitu PPKM level 4 hingga 25 Juli mendatang.
Hal tersebut juga berlaku di Kota Malang.
PPKM Darurat ini berganti nama dengan PPKM level 4, di mana Kota Malang menjadi salah satu kota yang menerapkan PPKM Level 4 ini.
Hal ini sesuai dengan aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, segala aturan yang diterapkan saat PPKM Darurat lalu, hampir sama dengan aturan di PPKM Level 4 ini.
Pelaksanaan kegiatan di warung, kafe maupun restoran tetap dilarang untuk makan di tempat. Dan hanya diperbolehkan untuk pesan antar atau dibungkus.
Begitu juga untuk pusat perbelanjaan tetap diharuskan untuk ditutup. Kecuali yang berhubungan dengan akses untuk kebutuhan pokok seperti Supermarket diperbolehkan buka.
"Sebetulnya secara substansial itu gak ada perubahan, hanya memang perubahan namanya saja, yang awalnya PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4," ucap Sutiaji, Rabu (21/7).
Meski aturan dan cara pengetatannya sama, Sutiaji mengatakan, bahwa keterisian tempat tidur atau Bed Occcupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Malang dan angka penambahan pasien positif Covid-19 masih mengkhawatirkan.
Oleh sebab itu, belajar dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu, Sutiaji mengkhawatirkan nantinya akan ada lonjakan kasus Covid-19 di Kota Malang.
"Ini belajar dari PSBB yang dulu, jadi begitu PSBB berhenti, terus new normal, orang-orang kan euforia gitu. Akhirnya kasus melambung tinggi," ucapnya.
Ke depan, pihaknya akan akan menguatkan testing dan menguatkan kembali PPKM Mikro melalui pengawasan yang ada ditingkatan RT/RW.
Dengan begitu, maka mobilitas orang dapat dibatasi asalkan dengan protokol kesehatan yang berjalan dengan baik.
"Kami berusaha semaksimal mungkin tidak diperpanjang. Ketika kita semua taat pada itu. Saya kira semuanya ndak mungkin diperpanjang, negara juga tidak ingin,"
"Kami akan menguatkan penguatan PPKM Mikro, di tingkat RT RW. Jadi mobilitas masyarakat dari yang keluar dan masuk disekat bener 1 kali 24 jam. Misalnya pukul 20:00 WIB sudah tidak boleh keluar, lalu yang dari luar gak boleh masuk. Nanti akan kita kuatkan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengatakan, bahwa perpanjangan PPKM Level 4 ini merupakan instruksi dari pusat.
Maka dari itu, pemerintah daerah yang ditunjuk berhak untuk menerapkan aturan tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
"Ini merupakan instruksi pusat karena tidak ada pilihan lagi kita mau melaksanakan atau tidak menolak atau tidak apapun yang menjadi keputusan pusatkan harus kita dukung, karena kita adalah satu pemerintahan," ucapnya.
Politisi PDIP juga meminta masyarakat untuk bersyukur ketika perpanjangan PPKM Level 4 hanya lima hari saja sampai 25 Juli 2021.
Hal ini tidak sesuai dengan isu perpanjangan yang kini beredar hingga sampai Agustus maupun akhir Juli 2021.
"Kami dari Forkompimda Kota Malang sepakat nantinya tidak membuat instruksi lanjutan. Nanti kita tunggu saja Surat Edaran Wali Kota Malang yang isinya hanya menyalin instruksi dari Pemerintah Pusat. Dan dalam waktu lima hari ke depan kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kasus positif Covid-19 bisa menurun kembali," tandasnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved