Masalah Komunikasi Publik Jadi Sorotan saat Pandemi, Pakar Sebut Pemerintah Wajib Dengarkan Rakyat

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Salah satu yang menjadi masalah dalam penanganan Covid-19 adalah komunikasi publik. 

Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Airlangga, Dr Suko Widodo menyoroti pernyataan Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas dan saat mengevaluasi PPKM Darurat, Presiden mengeluhkan komunikasi publik para pejabat. 

Menurut Suko hal tersebut benar adanya,  karena sejauh ini pemerintah lebih banyak bersosialisasi daripada berkomunikasi. 

“Pemerintah lebih banyak menyampaikan instruksi. Bukan malah mendengarkan apa yang dirasakan rakyat," ujarnya, Sabtu (24/7/2021). 

Komunikasi, menurutnya, bukan sekedar bicara tetapi juga wajib mendengarkan suara masyarakat. 

Mestinya, komunikasi publik juga dikelola secara profesional.

Dimulai dengan memahami karakter dan kondisi masyarakat. 

“Jika perlu lakukan riset untuk mengetahui persis kondisi warga. Jangan dikira-kira saja,"imbuh Suko.

Dalam situasi darurat, ia menilai pemerintah jangan hanya menjadi instruktor atau tukang menginstruksi. 

Tetapi juga harus bisa berkolaborasi, karena nyatanya apa yang dilakukan pemerintah juga masih belum memenuhi harapan.

 “Bahkan tak jarang menambah beban masyarakat, saat ini dibutuhkan solidaritas bersama. Masyarakat juga perlu dilibatkan total menjaga kesehatan dan menghindari covid,"tegasnya. 

Karena itulah,  komunikasi publik sangat essensial dalam upaya membangun solidaritas masyarakat mengatasi Covid-19. 

Pada sisi lain, Suko menyatakan bahwa jika komunikasinya tak segera diperbaiki, maka tingkat kepercayaan kepada presiden maupun pemerintah bisa runtuh. 

"Fungsi komunikasi perlu dimaksimalkan dengan cara-cara yang tepat. Komunikasi Publik bisa memulihkan kepercayaan manakala komunikasinya disertai dengan kejelasan, kejujuran dan empati. Kepercayaan sangat dibutuhkan untuk melahirkan soliditas warga,"tegas pria yang sering meneliti komunikasi politik ini.

Iapun menyarankan agar satgas Covid yang dilapangan dilatih berkomunikasi.

Agar bisa sabar dan tidak mudah terpancing reaksi warga di lapangan

"Lakukan pendekatan personal kepada para tokoh potensial  yang berseberangan dengan kebijakan. Buat pusat komunikasi publik, yang menyadiakan multi plastform, serta sediakan data akurat dan layanan yang komunikatif
Lakukan kerjasama dengan lembaga media,"pungkasnya.