Breaking News:

Berita Probolinggo

Nelayan dan Pengusaha Perikanan Gelar Aksi Demo Tolak PP Nomor 85 Tahun 2021 Karena Dinilai Berat

nelayan dan pengusaha perikanan menggelar aksi demo menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pungutan Hasil Perikanan

Penulis: Danendra Kusuma | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/DANENDRA KUSUMAWARDANA
Sejumlah nelayan dan Pengusaha Perikanan gelar demo menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 di Pantai Perikanan Mayangan (PPI) Kota Probolinggo, Senin (27/9). 

TRIBUNMADURA.COM, PROBOLINGGO - Sejumlah nelayan dan pengusaha perikanan menggelar aksi demo menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pungutan Hasil Perikanan (PHP) di Pantai Perikanan Mayangan (PPI) Kota Probolinggo. 

Aturan tersebut dinilai mencekik pengusaha perikanan. Saat berdemo mereka membentangkan beragam spanduk bertuliskan kata-kata protes. 

Ketua Himpunan Nelayan Pengusaha Perikanan (HNPP) Samudra Bestari, Raymond mengatakan Pungutan Hasil Perikanan sesuai PP Nomor 85 tahun 2021, naik 400%. Hal itu, tentunya memberatkan para pengusaha perikanan. 

"Selama pandemi Covid-19, pendapatan ikan kami menurun. Sedangkan PHP tetap harus dibayarkan. Cukup memberatkan," katanya, Senin (27/9/2021). 

Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah menurunkan angka kenaikan maupun skema pembayaran PHP melalui PNPB yang diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021.

Baca juga: Total Ada 5 Kantor Dinas di Probolinggo Diobok-obok KPK Hari Ini

Selain itu, mengayomi, memberikan dukungan dan perlindungan setiap kegiatan usaha kapal perikanan yang selama ini memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan kepada negara.

"Apabila tuntutan kami tidak disetujui oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan kami akan mengehentikan operasional pencarian ikan. Imbasnya, ribuan nelayan akan kehilangan pekerjaan," paparnya. 

Sementara itu, seorang nelayan, Wiwid Hariyadi, menyebut aksi ini untuk memperjuangkan nasib nelayan agar tidak kehilangan pekerjaannya.

Ia berharap pemerintah mengkaji ulang aturan itu. 

"Jika PP nomer 85 tahun 2021 tetap terus dijalankan, akan ada sekitar 8 ribu orang yang berkecimpung di perkapalan ini akan kehilangan pekerjaan," pungkasnya. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved