Pemberontakan PKI Madiun 1948, Munculnya Republik Soviet Indonesia Hingga Operasi Penumpasan

TRIBUNMADURA.COM - Amir Syarifuddin adalah sosok yang memimpin pemberontakan PKI Madiun.

Meletusnya pemberontakan ini dilatarbelakangi jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada 1948.

Diketahui, Kabinet Amir jatuh usai penandatanganan Perjanjian Renville yang malah berdampak buruk terhadap Indonesia.

Melansir Kompas.com ( TribunMadura.com network ), terjadinya pemberontakan PKI Madiun diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, karena tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan Perjanjian Renville.

Dalam perjanjian tersebut Belanda dianggap menjadi pihak paling diuntungkan dan Indonesia yang dirugikan.

Dengan kemunduran Amir ini, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Mohammad Hatta sebagai perdana menteri dan membentuk kabinet baru.

Baca juga: Selain DN Aidit, Inilah Tokoh Petinggi PKI yang Berperan Besar dalam G30S/PKI, Simak Sosoknya

Namun, Amir beserta kelompok sayap kirinya (komunis) tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, sehingga Amir dan komplotannya berusaha menggulingkan mereka.

Gerakan Amir ini dibantu oleh Musso, pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pernah belajar ke Uni Soviet.

Musso menggelar rapat raksasa di Yogya, di sana ia melontarkan pendapatnya tentang pentingnya mengganti kabinet presidensil menjadi kabinet front persatuan.

Musso bersama Amir dan kelompoknya berusaha untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah, yaitu Solo, Madiun, Kediri, dan lainnya.

Rencana awal yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan penculikan dan pembunuhan para tokoh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI setempat.

Pemberontakan

Kerusuhan yang terjadi di Surakarta membuat perhatian semua pihak pro-pemerintah terfokus pada pemilihan di Surakarta.

Sedangkan pada 18 September 1948, PKI/FDR sedang menuju ke arah Timur dan berusaha menguasai kota Madiun.

Keesokan harinya, FDR mengumumkan terbentuknya pemerintahan baru yang disebut Republik Soviet Indonesia.