Berita Lumajang

Bansos sampai Honor Guru Terancam Tidak Bisa Cair Jika Ada Warga Lumajang yang Menolak Divaksin

Beberapa kebijakan diberlakukan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat Kabupaten Lumajang bersedia divaksin.

TRIBUNMADURA.COM/Tony Hermawan
Santriwati ketika menjalani rapid test antigen di Puskesmas Ranuyoso, Lumajang, Minggu (23/5/2021). 

TRIBUNMADURA.COM, LUMAJANG - Pemkab Lumajang terus menggalakan program vaksinasi Covid-19 untuk mengejar ketertinggalan capaian vaksinasi.

Hingga kini, capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Lumajang masih berada di angka 20 persen. 

Beberapa kebijakan diberlakukan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat Kabupaten Lumajang bersedia divaksin.

Setidaknya, ada lima aturan baru muncul demi menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

Mulai sekarang, para penerima manfaat PKH/BPNT wajib menunjukkan sertifikasi vaksin jika hendak mengambil bantuan.

Jika masyarakat tidak dapat menunjukan bukti vaksinasi Covid-19, penyaluran bansos terancam bisa disetop.

Aturan itu juga diberlakukan kepada kelompok pekerja, mulai guru honorer, guru ngaji, hingga pegawai balai desa/kecamatan wajib mempunyai sertifikat vaksin.

Pembatasan mobilitas itu juga menyasar kepada kelompok masyarakat umum.

Pengurusan surat-surat ke kantor kecamatan
wajib dilampiri sertifikat vaksin.

Sejak aturan ini diberlakukan, memang respon publik cukup beragam. Bagi mereka yang sudah divaksin, kebijakan tersebut didukung.

Namun, bagi pihak yang enggan untuk divaksin menganggap bahwa ini merupakan tindakkan yang mirip dengan langkah diktator.

"Ini sudah keterlaluan, padahal WHO saja melarang negara wajibkan warga ikut vaksin. Karena memang kan vaksin atau tidak, itu kan hak masing-masing orang," kata Ferdy seorang warga Lumajang.

Suara senada juga dilontarkan oleh Yudi. Selama pandemi, dia belum melakukan vaksin lantaran dirinya memiliki beberapa riwayat penyakit komorbid.

"Yang kayak saya ini repot, dulu kata pemerintah, orang kayak saya gak bisa divaksin. Sekarang kayak diwajibkan, tanpa pandang bulu. Lama-lama bingung saya," keluhnya.

Strategi percepatan vaksinasi ini memang tengah diintervensi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Sangking banyaknya, masyarakat menolak vaksin, pemerintah setempat meminta semua camat berinovasi kebijakan. Tujuannya agar ada peningkatan capain vaksinasi di setiap wilayah.

"Capaian vaksin Lumajang masih rendah. Masyarakat khususnya penerima program bantuan pemerintah pilih-pilih, mau menerima Bansos tapi tidak mau melakukan vaksin. Ini gak fair kan," kata Agus Triyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

"Jadi untuk meningkatkan capaian vaksin diantaranya adalah memberikan shockterapy masyarakat agar vaksin guna melindungi diri sendiri dan orang lain," tandas dia.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved