Pemberantasan Pinjol Ilegal Disorot, YLKI Sebut Pinjol Ilegal dan Pinjol Resmi Tak ada Perbedaan

Pinjol ilegal dan pinjol resmi menjadi sorotan YLKI, ternyata punya persamaan yang bikin konsumen tercekik

Editor: Aqwamit Torik
Freepik.com
Ilustrasi pinjaman online (pinjol) 

TRIBUNMADURA.COM - Pemberantasan pinjaman online ilegal belakangan ini menjadi sorotan.

Yang terbaru, sejumlah kantor pinjaman online ilegal digerebek polisi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan, sebenarnya pinjol resmi maupun ilegal ternyata sama saja.

YLKI menyamakan terkait skema penagihan dari pinjol ilegal maupun resmi.

Pemberangusan layanan pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi isu terhangat saat ini.

Pinjol menjadi sangat meresahkan masyarakat karena berlaku seperti rentenir, memberi pinjaman dengan bunga mencekik.

Baca juga: Bacaan Sholawat saat Maulid Nabi Muhammad, Bisa Diamalkan Sepanjang Hari Agar Mendapatkan Berkah

Baca juga: Hindari Pinjam Uang Lewat Pinjol, Laporkan Temuan Intimidasi ke Nomor Ini

Bukan itu saja, cara penagihannya pun dilakukan dengan cara yang tak manusiawi.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut perilaku pinjaman online (pinjol) legal maupun ilegal alias tak resmi hampir tak ada bedanya, yakni sama-sama meneror debiturnya saat menagih utang.

"Karena pengaduan yang signifikan yang kami terima dari 70 persen pengaduan pinjaman online ini, paling tinggi 57 persen adalah cara penagihan," ucap Tulus dikutip pada Senin (18/10/2021).

Ia menjelaskan, cara penagihan pinjol legal dan ilegal sama-sama menggunakan ancaman, kekerasan, hingga penyebaran data pribadi peminjam.

"Cara penagihan antara ilegal dan legal tidak ada bedanya. Ini yang saya kira jadi PR (pekerjaan tumah) bagi pemerintah, Satgas Waspada Investasi, dan Kepolisian," kata dia lagi.

Tulus menyebut, aduan yang paling banyak terkait penagihan yang mengarah kepada teror psikologis atau harrasment (pelecehan) kepada peminjam.

"Tetapi, 10 pengaduan yang lain lebih menyangkut ke masalah perdata, seperti susahnya resechedule atau restrukturisasi, kemudian denda yang sangat tinggi. Ini semua berangkat dari ketidakmampuan konsumen ketika bertransaksi, dan tidak membaca syarat yang berlaku," tuturnya.

Jadi dengan adanya masalah tersebut, meski berstatus legal dan terdaftar di OJK, bukan berarti pinjol tersebut tak bermasalah.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved